Prabowo Membual Takut Konsitusi UUD 45?


Gambar: kicaunews.com

Kesaksian SUMITRO Tentang Prabowo: Dalam kamus tentara tentu saja mustahil ada operasi tanpa perintah atasan. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang tentara berani mengambil inisiatif untuk melakukan operasi militer tanpa diperintah atasannya, apa pun pangkatnya. Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah? Dengan mengikuti alur pertanyaan ini, maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal atau membongkar rahasia di Angkatan Darat sendiri.

Prabowo: Saya waktu itu Pangkostrad dengan 33 batalyon, nyatanya apakah saya kudeta? Itu tidak akan saya lakukan karena sebagai prajurit sapta marga saya takut terhadap konstitusi UUD 1945,” kata Prabowo dalam keterangan persnya yang diterima merdeka.com, Minggu (20/10).

Bengcu Menggugat:

Handai taulanku sekalian, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya bertanya, benarkah Prabowo takut terhadap konstitusi UUD 1945? Mustahil!

Bila takut dengan Konstitusi UUD 1945, mustahil Prabowo melakukan PENCULIKAN, bukan? Ketika melakukan PENCULIKAN bersama Tim Mawar kenapa Prabowo tidak TAKUT Konstitusi UUD 1945?

Kivlan Zen: Karena tidak mendapatkan ijin dari Mabes ABRI, maka dengan menggunakan biaya pribadi Prabowo menyewa pesawat milik Mandala di Makassar dan pesawat milik Garuda di Surabaya. Hal ini dilakukan karena keadaan mendesak. Pasukan inilah yang dinilai Habibie sebagai “pasukan liar” dan bisa membahayakan. Sejumlah kalangan bahkan menuding Prabowo hendak melakukan kudeta.

Prabowo menggerakkan pasukan adalah FAKTA sejarah yang mustahil disangkal. Menurut Undang-Undang, sebagai Pangkostrad Prabowo tidak punya wewenang untuk menggerakkan pasukannya. Pangkostrad Prabowo hanya berkuasa menggerakkan pasukan Kostrad untuk LATIHAN. Yang berkuasa menggerakkan pasukan Kostrad adalah Pangab Wiranto. Itu sebabnya tidak perlu menjadi GENIUS untuk paham bahwa TINDAKAN Prabowo menggerakkan pasukan Kostrad TANPA sepengetahuan Pangab Wiranto adalah KUDETA.

KUDETA gagal! Kenapa KUDETA Prabowo mudah sekali dipatahkan? Karena pasukan Kostrad TAKUT konstitusi dan Undang-Undang, itu sebabnya TAAT kepada garis komando ABRI. Itu sebabnya PATUH kepada perintah Pangab Wiranto untuk kembali ke barak.

Prabowo berbohong dia takut konstitusi UUD 45? Benar? Prabowo berhobong dengan sopan? Boleh bohong asal sopan!

NB.
Silahkan klik di SINI untuk membaca blog-blog kisah Kerusuhan Mey 1998.

28 thoughts on “Prabowo Membual Takut Konsitusi UUD 45?

  1. Saya bingung..ada faktanya tidak ya?
    kalo cm berdasarkan penuturan, semua orang bisa beralasan untuk membenarkan alasannya…kalo seperti ini saya ingin berpendapat boleh kan?

    Jujur Sahabat saya, Orang Tuannya adalah Korban pembantaian 1998 di depan matanya sendiri

    Kenapa Sampai sekarang Prabowo tidak pernah diadili, kalo memang dia terlibat?
    Kenapa Para Presiden tidak mau ambil tindakan terhadapnya yg Notabene sekarang adalah warga sipil?
    Saya orang biasa berpendapat:
    1. Orang yang tidak diadili, karena memang tidak ada bukti dia bersalah
    2. Orang tidak diadili, karena Aktor sesungguhnya atas peristiwa yang terjadi tidak mau terusik or ketahuan.

    Kenapa dia bisa ke luar negeri pada waktu itu? kalo bersalah kenapa tidak di ekstradisi?
    Coba lihat, kelas koruptor daerah saja kalo sudah disidik bersalah, dia akan dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. dan yg sudah diluar negeri di ekstradisi.
    Kalo surat DKP menyatakan dia bersalah, kenapa tidak langsung dicekal?
    Kalo alasannya dia Mantu Suharto, bagaimana mungkin SUharto yg Lengser tanggal 21 MEI 98, DKP dikeluarkan bulan Agustus berdasarkan Surat Rekomendasi Pangab ABRI Juli 1998.
    Kalo alasan “Karna Mantu Suharto” masih dipake, berarti dimana etika para perwira yg membuat DKP itu, Kan Suharto sudah lengser, yang menjadi panglima mereka Presiden HABIBIE, apa urusannya dengan Suharto?

    SUrat DKP hanya menyinggung 9 aktivis yang diculik, semuanya telah dilepas kembali, dan tim mawar telah mendapat hukuman.
    Kenapa sebagian dari para Aktivis korban penculikan itu justru memihak Prabowo?
    Dimana 13 aktivis yang hilang itu?Kenapa masih dituduhkan ke Prabowo?Adakah bukti
    nya?

    Kasus penembakan mahasiswa Trisakti 12 mei 1998, kenapa tetap dituduhkan ke Kopassus dan diarahkan ke Prabowo?
    Padahal uji balistik yg dilakukan terhadap selongsong peluru atas kasus itu di ITB, SINGAPURA, HONGKONG dan BELLFAST, semua menyatakan bahwa selongsong itu adalah milik senjata POLRI bukan KOPASSUS..

    saya ingin bukti nyata, kalo cm berpendapat berarti sama saja dengan yang lain.
    Saya menulis ini karena Bukti Surat Resmi dari Mensesneg Muladi adalah bukti nyata dan merupakan dokumen resmi negara..

    Ingat “Janganlah Saling Menghakimi”

    • Kenapa Prabowo tidak diadili sampai hari ini? Karena Pemerintah belum punya ITIKAD baik. Tentang Penculikan dan masalah Prabowo sebelumnya, DKP menyatakan Prabowo melanggar KUHPM = Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana. tentang Kerusuhan Mei 98, Komnas Ham sejak tahun 1998 menuntut Kehadiran Prabowo dan menuntut Pemerintah membentuk Pengadilan HAM Adhoc.

      Menganggap Prabowo tidak bersalah karena belum diadili, adalah kesimpulan yang tidak cerdas. Memang banyak jendral yang tidak mau bau busuk Prabowo itu keluar. Kalau sekarang banyak jenderal pensiunan yang bicara, itu karena mereka SUDAH MUAK dengan prilaku Prabowo yang SOK SUCI dan sok pahlawan.

      Kopassus dilatih untuk menggunakan semua SENJAT. Tanggal 13 Mei 1998 ada 1 peleton Kopassus yang menyamar sebagai PHH di depan kampus Atmajaya. Kopassus bisa muncul dengan tampilan apa saja dan senjata apa saja.

      Anda mau bukti nyata? Yang saya tulis adalah hal nyata, bukan spekulasi. Kalau anda mau BUKTI nyata yang saya tulis DIUJI, ikutlah mendorong peperintah membentuk pengadilan HAM Adhoc.

      Kalau yang saya tulis bukan FAKTA nyata, anda pikir saya masih bisa gentayangan? tentu saja saya pasti sudah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. ha ha ha

      Di ABRI, sekarang TNI ada doktrin, KEBUSUKAN sesama ABRI harus disembunyikan dari orang luar.

      Tentang korban penculikan bergabung ke Gerindra? Bertanyalah kepada mereka. Namun tindakan mereka mendukung Prabowo sama sekali tidak menjadikan Prabowo benar. Hanya menunjukkan orang seperti apa mereka.

      Tantang pernyataan Prabowo dia BETANGGUNG JAWAB atas tindakan anak buahnya di Tim mawar? Ha ha ha ha … Aa bentuk tanggungjawabnya? Anak buanya dipecat dan dihukum penjara. Kalau PRabowo bertanggung jawab, seharusnya dia masuk penjara juga bukan? Anak buahnya salah menafsirkan perintah MENYELIDIKI? Salah TEKNIS? Mayor dan 8 kapten kopassus nggak BECUS memahami perintah SELIDIKI? Bukankah itulah BUKTI KETOLOLAN PRabowo bukan? Sebab Prabowo menganut prinsip tidak ada pengikut yang TOLOL, yang ada adalah pemimpin yang TOLOL.

      silahkan klik di SINI untuk membaca blog-blog tentang Prabowo.

      • wahh Jawaban anda sangat subyektif yahhh..mungkin dendam sama Prabowo ya?? hehehe
        Saya Juga bisa mengatakan pernyataan anda ini tidak cerdas. Karena anda mengabaikan Fakta2 resmi yang ada dan tidak menjadikan itu sebagai suatu perbandingan.

        Masalah DKP, menurut mantan Panglima TNI Djoko Santoso, adalah suatu produk hukum yang dihasilkan setelah adanya keputusan dan hasil dari Mahmil terhadap seseorang. Dan harus ditandatangani minimal 3 orang berpangkat lebih tinggi.
        DKP yg keluar ini, tidak pernah ada putusan Mahmil (pelaksanaan pengadilan saja tidak ada) dan berpangkat lebih tinggi saja hanya 1 orang. Bagaimana ini bisa Sah?? Apa terpaksa dikeluarkan untuk tujuan sesuatu?

        Saya sependapat dengan anda yang menyatakan bahwa “Memang banyak jendral yang tidak mau bau busuk Prabowo itu keluar”, karena para jenderal ini tidak mau ketahuan kalau mereka itu berada dibalik pengkambinghitaman Prabowo dan juga turut andil dalam peristiwa Mei 1998.
        Bahkan rencana prabowo pada tahun 2000 untuk menerbitkan buku putih kasus 1998 mendapat dukungan dari Letjen Johnny Lumintang, yang menggantikan Prabowo sebagai Pangkostard.

        ———————-Soal rencana Prabowo menulis buku seputar peristiwa Kerusuhan Mei
        1998, Lumintang akan akan menyumbangkan versinya. Lumintang menyebut nama
        Jendral Wiranto yang menurutnya memegang banyak kunci dan mantan peristiwa itu.
        Jika Prabowo mengungkap semuanya, hampir semua jendral Angkatan
        Darat yang kini masih aktif, akan terseret dalam tanggungjawab. Makanya,
        Wiranto dan jendral-jendral yang dulu memegang kendali keamanan ibukota,
        kini ketar-ketir. Beranikah Prabowo mengungkap semuanya? Atau ia hanya akan
        mengungkap secuil kisah yang akan membersihkan namanya dari tuduhan
        perencana kerusuhan dahsyat itu?—-(Sumber TNI Watch 2000)——

        Anda mengatakan
        “Kalau sekarang banyak jenderal pensiunan yang bicara, itu karena mereka SUDAH MUAK dengan prilaku Prabowo yang SOK SUCI dan sok pahlawan.” Nah sebagian mantan jenderal inilah yang menandatangi DKP yang tetap ingin menggiring opini puplik kalau Prabowo dalang mei 1998.

        Faktanya banyak juga mantan Jenderal seperti Mantan Panglima Djoko Santoso, Kivlan Zen, Junus Josfiah, Yohanes Prabowo, Glenny Kairupan dll, yang mendukung Prabowo dan jelas2 tidak setuju dengan para jenderal yang memojokan prabowo dengan mengeluarkan FITNAH. Mereka menentang para Jenderal2 penyebar Fitnah itu.

        Alasan Agum Gumelar di metro TV yang menyatakan kata pemberhentian terhadap Prabowo adalah bahasa halus dari Pecat, hanya karena Faktor Prabowo Mantu SUHARTO…
        PIKIRRR donggg….SUHARTO lengser DAN TIDAK BERKUASA LAGI mei 98 dan digantikan HABIBIE, DKP dikeluarkan Agustus 1998 dari SK PANGAB Juli 98..Dan Surat Pemberhentian Resmi dikeluarkan Habibie November 1998.
        Kenapa masih pake alasan “MANTU SUHARTO”??? SUharto saja sudah tidak punya kuasa….
        Jika Agum tetap menggunakan Mantu suharto, berarti dimana etika mereka??? Karena Saat DKP dikeluarkan yang menjadi Pnglima Perang tertinggi adalah Presiden Habibie
        Salah satu poin dalam DKP tersebut adalah Prabowo sering tidak mengikuti perintah atasan.
        Sekarang coba pikirkan kembali untuk peristiwa Mapenduma, Jika Prabowo “taat” kepada Komandannya yang beranggapan sama seperti AS dan Inggris bhwa yang bisa menyelamatkan sandra dari OPM hanya “RAMBO” saja, apakah para sandera itu akan selamat dan hidup??
        Justru Sikap Prabowo yang berani mengambil Keputusan di tengah Situasi yang tidak Lazim, mencerminkan dia adalah pemimpin yang tahu kebutuhan “Situasi” bukan hanya berdasarkan Protokoler.
        Memang Namanya melawan atasan itu salah, tapi melawan atasan demi keselamatan banyak orang apakah salah??
        Prestasi Prabowo inilah yang mengantarkan KOPASSUS menjadi salah satu Pasukan elit terbaik di Dunia.
        Dan ini adalah FAkta yang tidak bisa diubah!!

        Pernyataan Anda Kopassus dapat menggunakan semua senjata..lagi2 tidak cerdas….walaupun mereka dapat mengunakan semua senjata, tapi senjata dan amunisi masing2 angkatan punya kode balistik dan seri sendiri…TNI tidak bisa seenaknnya menggunakan Amunisi POLRI begitu juga sebaliknya. Mana mungkin anda menggiring pendapat pembaca untuk berpikir bahwa bisa saja kopassus menggunakan senjata POLRI. Mana mungkin juga POLRI akan mengijinkan Kopassus menggunakan senjata mereka, mereka tidak tolol.
        Saudara, masalah ini sudah punya produk hukum, silahkan dicari sendiri keputusan hukumnya, pihak polri sudah memeriksa keterlibatan anak buah mereka. Supaya lebih jelas tanyakan ini ke pihak BEM Trisakti.

        Ratna Sarumpaet Saja yang adalah aktivis HAM sudah muak dengan tuduhan tak beralasa ini ke Prabowo. DIa menyatakan pada waktu peristiwa Mei 98, dirinya berada dalam penjara sebagai tahanan yg menentang ORBA. Tapi kemudian oleh Wiranto dibuatlah Proposal yang menyatakan bahwa Ratna terlibat kerusuhan mei 1998, dan bahkan melatih tentara sipil di BOGOR.
        Begitu Gampangnya Wiranto membuat karangan cerita seperti itu untuk orang yg ada dalam penjara, apalagi terhadap orang yang berada di tengah2 peristiwa 98.

        Bahkan KIVLAN ZEN, yang merupakan saksi hidup saat ini mendesak Pemerintah dan Komnas HAM untuk membentuk Panel Nasional pembuktian kasus HAM di Indonesia. Mumpung “DIA masih HIDUP” katanya. Karena Kivlan Zen mau menjadi saksi Kalau Prabowo bukan dalang Mei 98, dan Kivlan Tahu siapa dalangnya. Bahkan Kivlan Zen tahu dimana 13 aktivis yang hilang itu.
        Kenapa pemerintah tidak Meresponsnya??bukankah ini kemajuan atas kasus2 HAM di Indonesia

        Jadi Saudara, Jangan hanya berpendapat..sodorkan bukti yang ada.
        Bukti Surat Mensesneg kepada Komnas HAM adalah bukti resmi menindaklanjuti rekomendasi TGPF, yang diarsip oleh Negara

        Perkembangan terakhir mengenai DKP, Panglima TNI saat ini Jenderal MOELDOKO, sedang mencari tahu dari mana surat ini beredar. Dia marah besar atas pendiskreditan kredibilitas TNI ini, karena di dalam gudang arsip resmi TNI, DKP ini tidak terdaftar. Nomornya tidak teregistrasi…
        Jadi apa artinya DKP ini???

        Jadi berpendapatlah yang Bijak

        • Chris: Pernyataan Anda Kopassus dapat menggunakan semua senjata..lagi2 tidak cerdas….walaupun mereka dapat mengunakan semua senjata, tapi senjata dan amunisi masing2 angkatan punya kode balistik dan seri sendiri…TNI tidak bisa seenaknnya menggunakan Amunisi POLRI begitu juga sebaliknya. Mana mungkin anda menggiring pendapat pembaca untuk berpikir bahwa bisa saja kopassus menggunakan senjata POLRI. Mana mungkin juga POLRI akan mengijinkan Kopassus menggunakan senjata mereka, mereka tidak tolol.

          hai hai memang tidak cerdas, itu sebabnya tolong jelaskan dong apa arti “amunisi masing2 angkatan punya kode balistik dan seri sendiri” Saya eprinci ya:

          1. Kode balistik amunisi
          2. Seri Amunisi

          Soal DKP, silahkan klik di SINI untuk baca blog tentang hal tersebut dech. ATau klik di SINI untuk baca ringkasannya.

          Chris: Sekarang coba pikirkan kembali untuk peristiwa Mapenduma, Jika Prabowo “taat” kepada Komandannya yang beranggapan sama seperti AS dan Inggris bhwa yang bisa menyelamatkan sandra dari OPM hanya “RAMBO” saja, apakah para sandera itu akan selamat dan hidup??

          Kisanak, anda tahu 2 orang sandera yang tewas itu siapa saja? Namanya Matheis Yosias Lasembu dan Navy W. Th. Panekenan. Kenapa sampai hari ini tidak ada laporan FORENSIK tentang keduanya? Keduanya, orang Papua. Bukan orang asing. Apa yang menyebabkan kematian keduanya? Coba anda klik di SINI untuk menonton filmnya yang dibuat oleh Pemerintah Belanda. Keduanya mati karena luka tembak. peluru siapakah? Peluru kopassus atau peluru pasukan Kelly Kwalik? ha ha ha ha …

          Mark Van der Wal: Ketika itu banyak teriakan dari begitu banyak kelompok orang dengan pakaian dan senjata tradisional. Mereka terus meneriakan yel-yel dalam bahasa daerah Papua. Sekitar puluhan bahkan mungkin ratusan orang datang dengan berjalan dari balik bukit dan gunung.

          Perempuan Indonesia: Itu kita mendengar tembakan memang. Dan peluru itu ada yang lewat di samping saya. Dan kita akhirnya menunduk semua. Kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu.

          kisanak, mereka bersenjata tradisional. bukan senjata api. Bagaimana dengan kesaksian mendengar suara tembakan dan peluru lewat di samping saya? Peluru lewat samping mau belanja? Ha ha ha ha … perempuan itu pasti punya mata bionik makanya bisa MELIHAT peluru lewat disampingnya. ha ha ha … Pasukan pakaian tradisional itu mau MENAWAN bukan mau membunuh, untuk apa melepaskan TEMBAKAN ke arah TAWANAN yang mereka tahu adalah PENELITI tanpa senjata?

          tontonlah terus, kisanak sampai menit 6:18: 1 Februari 1996, tiba-tiba terjadi kepanikan di hutan ketika para sandera mendengar ada suara helikopter. Para penyandera yaitu OPM mengita tempat persembunyian mereka telah ditemukan oleh Kopassus. Namun ternyata itu adalah helikopter milik Palang Merah Internasional.

          Mark Van der Wal: Kami mendengar suara helikopter itu dan setiap orang berusaha melarikan diri ke sekitar hutan. Ternyata suara itu adalah helikopter Palang Merah yang diperbolehkan berada di sekitar tempat persembunyian OPM.

          Kisanak, kenapa tidak ada yang menembak? ha ha ha ha … karena mereka hanya punya senjata tradisional, tidak punya senapan.

          Di menit 13:51 kembali Mark Van der Wal: Pada suatu senja, kami melihat ada semacam kabel terbentang di atas sungai dan saat itu kami menyadari Kopassus sudah datang. Selanjutnya anda bisa melihat SIAPA yang tertembak MATI. Ha ha ha .. apa yang terjadi ketika para sandera berlari ke arah kopassus? Para penyandera MENEMBAKI? tidak! Mereka berlarian masuk hutan. Adakah peristiwa TEMBAK menembak?

          Kopassus memang hebat, bukan? melakukan penyergapan dengan memberitahu para SANDERA dengan SEMACAM kabel terbentang di atas sungai. Ha ha ha ha …Anda tahu kenapa kisah SUKSES Prabowo membebaskan sandera di Papua menjadi bahan EJEKAN Pangdam Cendrawasih saat itu, bukan? Ha ha ha ha …

          Kenapa kivlan Zen nggak berani NONGOL waktu dipanggil Komnas Ham? Ha ha ha ha ha …

  2. Selamat pagi ko Hai….
    saya coba menjelaskan sedikit yahhh

    Masalah “kode dan Seri” amunisi dan senjata TNI/ POLRI.
    Sebagian besar senjata organik TNI/Polri adalah buatan PT PINDAD yg adalah perusahaan pembuat senjata Indonesia
    Dalam setiap pendistribusian senjata dan amunisi, oleh PINDAD di berikan no seri dan surat berita acara ke para
    penerima. Hal ini untuk memudahkan Inventarisir senjata setiap Angkatan dan mengawasi peredarannya.
    Jadi, Setiap Angkatan bersenjata punya no seri dan kode berbeda untuk tiap amunisi dan senjatanya.
    Bgitu juga dengan senjata lain yg tidak lewat pindad. Semua diadministarsikan dan dibukukan.

    Untuk masalah DKP saya berpegang pada pernyataan Panglima TNI Jend Moeldoko saat ini dan Mantan Panglima TNI
    Djoko Santoso.
    Aturan Baku dikeluarkannya surat DKP adalah:
    1. Harus ada Putusan persidangan Mahkamah militer.
    Faktanya, sidang pun saat ini tidak pernah dilakukan, kenapa sudah dikeluarkan DKP ini.
    Memang DKP itu berisi tuduhan terhadap kesalahan2 Prabowo. Tapi kalo tidak lewat sidang dan tanpa ada putusan pengadilan,
    bagaimana ini bisa jadi produk hukum. Sidang dilakukan untuk menguji apakah tuduhan itu benar atau tidak dan si terlapor pun
    berhak mendapat bantuan hukum.

    ko, coba bayangkan kalo peristiwa di atas terjadi pada koko dan saya. Hanya karena tuduhan tetangga, tanpa adanya sidang
    pengadilan dan pembelaan, kita sudah ditetapkan bersalah. Sakit kan hati kita??

    2. Yang menandatangani surat DKP minimal 3 orang berpangkat lebih tinggi.
    faktanya, dalam DKP hanya 1 orang yang berpangkat Jenderal yaitu Subagyo HS
    Ibaratnya produk huukum suatu putusan pengadilan, Jika hanya ditandatangani 1 Hakim tanpa tanda tangan para
    hakim anggota dan para panitera, maka ini adalah putusan pengadilan yang cacat hukum.

    Kemudian Panglima TNI saat ini Jenderal MOELDOKO, sedang mencari tahu dari mana surat ini beredar.
    Dia marah besar atas pendiskreditan kredibilitas TNI ini, karena di dalam gudang arsip resmi TNI, DKP ini tidak terdaftar.
    Nomornya tidak teregistrasi…
    Ini fakta lho! Jenderal TNI dalam konferensi pers tegas mengatakannya
    Jadi, bagaimana kita bisa percaya ini adalah produk resmi TNI, sedangkan di arsip mereka saja
    tidak terdaftar no surat ini….

    Untuk masalah mapenduma,
    Dari TVN Belanda mengatakan, Mendekati pembebasan sandera, Para penculik yang menembak 2 orang sandera itu ko.
    Kenapa ko berpendapat itu peluru dari TNI. Penyandera itu OPM lho! meereka juga punya senjata.
    Cuma sebaiknya saya dan koko tidak memperluas pembahasan mapenduma, karena kita hanya melihat dari videonya saja,
    Dan faktanya bahwa 10 orang sandera telah bebas.Kalo kita perpanjang lagi jadi lebih gak masuk akal lagi nantinya kita ko.

    Kemudian Masalah HAM.
    KO, Si Kivlan sudah dari KOMNAS HAM, Bahkan 2 hari lalu untuk ketiga kalinya beliau hadir di KOMNAS HAM
    (coba tanya ke KOMNAS HAM untuk lebih jelasnya)
    Justru pak Kivlan jengkel, karena sampai saat ini usulannya ke KOMNAS HAM dan pemerintah belum dilakukan
    yaitu membuat Panel Nasional resmi, spy kesaksian darinya memang resmi dicatat negara dan komnas HAM bukan
    hanya menjadi konsumsi media belaka.

    Ko, saya himbau untuk HAM masalah pembentukan pengadilan ADHOC saya setuju sekali, cm lihat saja pemerintah, sudah ada
    pak Kivlan yg mau jadi saksi mumpung dia masih hidup, tapi belum ada pergerakan untuk bentuk ADHOC ini.

    yang saya kurang sependapat dengan koko, karena pendapat2 koko kebanyakan mendiskreditkan Prabowo tanpa ditunjang fakta.
    Fakta yg resmi dari negara mengatakan Prabowo tidak terlibat.
    Kalo saya punya bukti kuat tentang jenderal yang lain yg tanda tangan DKP, sy juga ingin ungkapkan ke publik.
    Tapi saat ini tidak ada, yang ada hanya fakta Surat resmi pemerintah yg menyatakan Prabowo tidak terlibat.
    Maka fakta inilah yang saya pegang.

    Saya setuju dengan koko, justru kita2 inilah yang harus mendorong pemerintah untuk segera dibentuk pengadilan ADHOC ham
    biar semuanya tuntas. Mumpung Kivlan Zen masih hidup lho! kalo beliau sudah tidak ada, siapa lagi yang bisa dijadikan
    saksi yang terlibat dalam masalah itu.
    Oleeh karena itu mari kita ajak rekan2 kita, supaya dengan damai dan sopan, membentuk Pengadilan ADHOC
    tapi ingat, tidak perlu mendiskreditkan orang, kita pegang saja pada fakta ko!

    Ko, ingat!
    “Rencana TUHAN indah pada waktuNya, sesuai dengan kehendakNya, sesuai dengan waktu TUHAN bukan waktu kita”
    “Dia memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita”

    Mari kita Persatukan Negara ini ko…lewat tindakan keseharian kita..
    Kita arahkan rekan2 kita untuk positif thinking dalam setipa pemecahan masalah.

    • Chris: Pernyataan Anda Kopassus dapat menggunakan semua senjata..lagi2 tidak cerdas….walaupun mereka dapat mengunakan semua senjata, tapi senjata dan amunisi masing2 angkatan punya kode balistik dan seri sendiri…TNI tidak bisa seenaknnya menggunakan Amunisi POLRI begitu juga sebaliknya. Mana mungkin anda menggiring pendapat pembaca untuk berpikir bahwa bisa saja kopassus menggunakan senjata POLRI. Mana mungkin juga POLRI akan mengijinkan Kopassus menggunakan senjata mereka, mereka tidak tolol.

      bengcu: hai hai memang tidak cerdas, itu sebabnya tolong jelaskan dong apa arti “amunisi masing2 angkatan punya kode balistik dan seri sendiri” Saya eprinci ya:

      1. Kode balistik amunisi
      2. Seri Amunisi

      Chris: Masalah “kode dan Seri” amunisi dan senjata TNI/ POLRI. Sebagian besar senjata organik TNI/Polri adalah buatan PT PINDAD yg adalah perusahaan pembuat senjata Indonesia Dalam setiap pendistribusian senjata dan amunisi, oleh PINDAD di berikan no seri dan surat berita acara ke para penerima. Hal ini untuk memudahkan Inventarisir senjata setiap Angkatan dan mengawasi peredarannya. Jadi, Setiap Angkatan bersenjata punya no seri dan kode berbeda untuk tiap amunisi dan senjatanya. Bgitu juga dengan senjata lain yg tidak lewat pindad. Semua diadministarsikan dan dibukukan.

      Kisanak, tidak perlu CERDAS untuk mengerti BUALAN anda tentang “Kode balistik amunisi” Lain kali, sebelum membual tentang KODE BALISTIK AMUNISI pikir baik-baik ya? Ha ha ha ha ….. Apa bedanya Nomor SERI amunisi Polisi dan TENTARA ya? Memangnya Nomor SERI AMUNISI peluru yagn dipakai untuk menembak mahasiswa trisaksi BERAPA atau APA sehingga anda tahu itu bukan peluru tentara? ha ha ha ha … Kisanak, salah satu sahabat saya pernah menduduki jabatan di Pindad beberapa tahun yang lalu. Itu sebabnya saya tahu cukup banyak tentang senapan dan peluru. ha ha ha ha …

      Chris: Dari TVN Belanda mengatakan, Mendekati pembebasan sandera, Para penculik yang menembak 2 orang sandera itu ko. Dari TVN Belanda mengatakan, Mendekati pembebasan sandera, Para penculik yang menembak 2 orang sandera itu ko. Kenapa ko berpendapat itu peluru dari TNI. Penyandera itu OPM lho! meereka juga punya senjata.

      Kisanak, Ha ha ha … bukankah anda yang mengagul-agulkan kehebatan Prabowo membebaskan sandera? Ha ha ha ha … ternyata anda hanya tahu kutip sedikit doang ya? ha ha ha ha …. saya hanya mengajari anda mencari sumber pustaka di Internet dan melakukan pengujian atas informasi yagn tersedia kemudian mengajukan PERTANYAAN dan menarik KESIMPULAN.

      Chris: </strong Yang menandatangani surat DKP minimal 3 orang berpangkat lebih tinggi.

      Kisanak, dari mana anda tahu tentang informasi di atas? Anda mau bilang Surat KEPUTUSAN DKP yang beredar di masyarkat itu PALSU? Anda mau bilang DKP yang dibentuk oleh Pangab Wiranto tidak sah? Ha ha ha ha ..

      • Malam lagi ko…
        Saya bukan mengagungkan Prabowo, saya hanya berpegang pada fakta yang resmi terbitan negara menyebutkan beliau tidak terlibat.

        Masalah kode amunisi dan peluru..
        Ko, kebetulan saya tinggal bersebelahan dengan Yonif 713 Sulut. Komandan kompinya saya kenal. Dialah yang memberitahu saya tentang kode seri itu.
        Kebetulan mantan Deputi BNN jg saya kenal. Dan ajudan beliau juga yg memberitahu saya tentang kode dan no seri itu..Karena kode seri itu jg berfungsi agar tidak ada perpindahan tangan senjata antar anggota.
        Saya menanyakan ttg seri amunisi itu ketika terjadi ledakan gudang amunisi AL yg blm lama terjadi.
        Berdasarkan pernyataan koko, jadi kita harus percaya yang mana?kalo saya percaya para anggota TNI dan POLRI itu donk. Kalo koko punya kenalan polisi, coba tanya mereka, senjata mereka didaftar or tidak.
        Ingat kasus peyerbuan penjara oleh oknum kopassus di jogja??
        Waktu itu komandan ya membela bahwa tidak ada keterlibatan TNI. Setelah diadakan uji balistik thdp selongsong peluru yg tertinggal, akhirnya dipastikan itu adalah senjata kopasus dan akhirnya para pelaku menyerahkan diri.
        Lagian sudah ada putusan resmi terhadap uji balistik peristiwa trisakti kan, dan itu fakta bukan karangan.
        Coba konfirmasi ke BEM Trisakti.

        Masalah DKP.
        Sudah saya bilang diatas, yg mengatakan ini adalah mantan panglima Djoko Santoso ketika diwawancarai TVOne. Dan ini didukung Panglima sekarang Moeldoko yg menyatakan surat DKP ini tidak terdaftar di arsip TNI. Ini diungkapkan dalam konfrensi pers resmi. Resmi loh ko di depan masyarakat Indonesia.
        Nah kalo pernyataan mereka mengada-ada, kenapa tidak ada pernyataan resmi dari Wiranto yg mengcounter pernyataan publik mereka?
        Kenapa jenderal2 yg tandatangan DKP tidak bereaksi atas pernyataan Djoko Santoso dan Moeldoko??
        Nah, menurut koko kenapa blm ada pembelaan dari wiranto dkk atas pernyataan resmi mereka?

        • Kisanak, Setiap senjata api ada nomor serinya, saat ini barcodenya. saat ini, setiap peluru juga ada nomor barcodenya. nomor barcode, bukan nomor seri balistik amunisi. Tidak ada itu nomor seri balistik. Apakah peluru yang ditembakkan bisa terlacak barcodenya? Tidak bisa. Selongsong peluru ada barcodenya namun peluru yang menembus tubuh tidak ada barcodenya. Kenapa demikian? Karena bila diberi barcode dan peluru membentur benda keras, bisa mengubah kode barcodenya. uji balistik hanya mendeteksi JENIS senjata yang digunakan untuk menembak. Tanggal 13 dan 14 mei 1998, satu peleton pasukan khusus menyamar sebagai PHH gentayangan di depan kampus unika Atma Jawa. Senjata yang mereka gunakan adalah JENIS senjata yang digunakan untuk menembak mahasiswa trisakti.

          Joko Santoso ngawur. Bila anda mau tahu tentang DKP cobalah baca PP 40 tahun 1952.

          • pagi ko…
            ok ko…saya setuju. arah pikiran kita sebenarnya sama. antara no seri dan barcode. mungkin itu maksud kita masing2.
            Intinya tiap senjata dan amunisi ada kodenya lah. Artinya tidak ada senjata dan amunisi yg punya barcode yang sama. Sehingga ketika didistribusikan ke setiap angkatan perang, dibuatkan berita acara dan hal ini yang dipakai ketika ada peristiwa yang terjadi.
            Untuk amunisi no tercetak di selongsongnya bukan di proyektilnya. Saya punya selongsong2 bekas latihan tentara disini. Walaupun sudah bekas ditembakkan no seri amunisi tidak akan hilang, Dan uji balistik dari selongsong itu untuk menentukan jenis senjata yang mereka pakai.
            So, kode seri inilah yang digunakan penyidik untuk menelusuri milik siapa selongsong2 peluru yang tertinggal di lapangan lewat uji balistik ketika peristiwa trisakti 98, dan dari hasil ini selongsong peluru yang tertinggal adalah milik POLRI dan ini fakta.

            Masalah DKP, koko bilang Djoko Santoso ngawur,
            Kalo masyarakat umum akan lebih percaya koko or Djoko santoso?
            Terus Gimana pernyataan Panglima TNI saat ini Moeldoko yang menyatakan DKP yg beredar ini TIDAK TERSIMPAN DI ARSIP TNI…apakah TNI ngawur juga?
            Yang jadi masalah sekarang, atas pernyataan2 mereka diatas, dimana tanggapan WIranto dan Para Jenderal yang tanda tangan DKP

            Ko, terima kasih atas file ini.
            KO jelas tertulis dalam peraturan itu dan ini menunjukkan DKP yg beredar tidak valid.

            Pasal 5

            ayat 3.
            Dewan disusun sebagai berikut:
            a. tiga orang perwira yang berpangkat lebih tinggi dari pada yang diperiksa, dan
            b. empat orang perwira yang berpangkat sama dengan yang diperiksa, dan yang sedapat-dapatnya lebih tua dalam pangkat itu.

            ayat 4.
            Jika jumlah perwira yang sama pangkatnya tidak mencukupi jumlah yang ditetapkan, maka kekurangan ini dapat diisi dengan perwira yang pangkatnya setingkat lebih tinggi.

            >>>Ko, apakah DKP yang beredar sekarang sudah terpenuhi Pasal 5 ayat 3?? tidak kan..Yang Jenderal cuma 1 yaitu Subagyo HS. Syaratnya harus 3 orang lho!. berarti DKP ini cacat hukum

            Ayat 4 jelas menyatakan jika kekurangan anggota hanya untuk pangkat yang sama.
            Pasal 5 Ayat 3a tidak ada penjelasan tambahan, artinya mutlak harus ada. Jadi Kalo resminya DKP ini Harus ada 3 ORANG JENDERAL krn Prabowo Letjen.

            Pasal 8
            1. Jika ada alasan untuk memajukan seseorang perwira dimuka Dewan, maka Menteri segera memutuskan untuk membentuk Dewan.
            2. Anggota Dewan atau anggota cadangan Dewan tidak boleh mempunyai hubungan darah atau hubungan keiparan sampai derajat ke-empat, baik terhadap yang diperiksa maupun terhadap perwira yang tersangkut dalam perkara.
            3. Diantara anggota-anggota Dewan serta anggota-anggota cadangan Dewan sendiri, tidak boleh ada hubungan darah atau hubungan keiparan sampai derajat ke-tiga.

            ko, dimana syarat pada Pasal 8 ayat 1 ini terpenuhi kah? Mana surat keputusan dari Menteri?
            walaupun saat dikeluarkan DKP Menhankam merangkap Panglima TNI, tapi setidaknya Kop Surat Kementrian Pertahanan harus ada dan dibuat untuk arsip negara.

            Pasal 9
            1. Sebelum pemeriksaan dimulai, yang diperiksa wajib diberitatahukan tentang nama-nama anggota-anggota Dewan dan anggota cadangan Dewan.
            2. Setelah pemberitahuan itu diterima, maka yang diperiksa, dalam batas waktu yang ditentukan oleh Menteri, berhak memajukan penolakan terhadap sebanyak-banyaknya dua orang anggota Dewan atau anggota cadangan Dewan dengan tidak perlu menyatakan alasan- alasannya.
            3. Hak penolakan itu diberikan hanya satu kali saja.
            4. Jika terjadi penolakan tersebut diatas, maka Menteri segera menetapkan pengganti anggota- anggota yang ditolak itu

            KO, dimana hak Prabowo atas pasal 9 ayat 2 ini. Apakah dia diberikan kesempatan menolak anggota2 yang lain?
            atau jangan2 Pasal 9 ayat 1 saja tidak diberitahukan ke Prabowo

            Pasal 12
            1. Yang diperiksa dapat menghadiri sidang-sidang Dewan, kecuali sidang yang dimaksud dalam pasal 14.
            2. Ia berhak memajukan pembelaannya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis.
            3. Ia berhak menunjuk seorang perwira yang bukan anggota Dewan atau bukan anggota cadangan Dewan untuk membantu dia dalam pembelaannya.
            4. Ia dan pembelanya seperti yang dimaksud dalam ayat (3), dapat melihat semua surat-surat yang mengenai perkara yang bersangkutan yang disampaikan kepada Dewan.
            5. Ketua Dewan, karena jabatannya atau atas permintaan yang diperiksa, dapat memerintahkan supaya yang diperiksa meninggalkan sidang, jika hal yang demikian itu perlu untuk memeriksa seseorang saksi diluar pendengaran yang diperiksa.
            6. Pembela dapat menghadiri sidang-sidang Dewan, kecuali sidang yang dimaksud dalam pasal 14.
            Pasal 13
            Untuk kepentingan pemeriksaan, Dewan dapat meminta kepada para ahli, supaya mereka itu memberikan pertimbangan kepadanya.

            Ko, apakah DKP ini dikeluarkan sudah mengikuti ketentuan Pasal 12 ini? Apakah sidang dilaksanakan??
            Apakah Prabowo memperoleh Hak pembelaan seperti Pasal 12 ayat 2??
            Yang tidak perlu dihadiri Prabowo Adalah ketika sidang Sudah Akan mengambil Putusan. Pasal 12 ay 1, Pasal 14

            So intinya dalam peraturan ini. DILAKUKAN SIDANG
            Dan dalam Sidang harus ada notulen sidang…Ko silahkan koko berpendapat Apakah yang terjadi sekarang sudah sesuai aturan diatas Atau tidak.

            http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/13/soal-surat-pemecatan-prabowo-wiranto-saya-ngomong-itu-tahun-1998
            http://www.merdeka.com/peristiwa/jenderal-moeldoko-surat-dkp-tidak-disimpan-di-mabes-tni.html
            http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/11/mantan-kasum-tni-prabowo-tidak-dipecat

            • Chris: So, kode seri inilah yang digunakan penyidik untuk menelusuri milik siapa selongsong2 peluru yang tertinggal di lapangan lewat uji balistik ketika peristiwa trisakti 98, dan dari hasil ini selongsong peluru yang tertinggal adalah milik POLRI dan ini fakta.

              bicaralah tentang FAKTA. bicaralah tentang yang anda ketahui. Jangan membual. Tidak ada slongsong peluru yang diperiksa dalam kasus penembakan trisakti. Yang diperiksa adalah PROYEKTIL. Yang diketahui hanya JENIS senjata yang digunakan. Belajar lagi baik-baik sebelum bicara nak. TAHU bilang tahu. Tidak tahu jangan berlagak tahu.

              Kisanak, belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Anda menyangka anda hebat karena BERPIKIR padahal payah sekali. Belajar dulu nak, belajar dulu. Ha ha ha ha … Pada tahun 1998, Menhankam? Pangab membentuk DKP dengan BBM, cari gih BBM-an dari Wiranto. ha ha ha ha …. Bagaimana hak Pabowo? Tanya Prabowo bloon. Ha ha ha ha … Apakah sidang dilaksanakn? Tanya Prabowo bloon. Kisanak, anda pikir diri anda hebat karena mengajukan pertanyaan? Ha ha ha ha … mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, pertanyaan anda menunjukkan diri anda GOBLOK sekali. Belajar dulu baru MENDAPAT hai hai kisanak. Ha ha ha ha ha …. Jangan asal nyeruduk kayak kambing bandot. Menyebalkan tahu.

              Nah, anak TOLOL! DKP adalah FAKTA sejarah. Keputusan DKP adalah fakta sejarah. Pangab mengusulkan pemberhentian Prabowo atas dasar keputusan DKP adalah fakta sejarah. Presiden memberhentikan PRabowo atas usulan Pangab adalah FAKTA sejarah.

              • Wahhh Terima kasih pujian Koko..
                Saya senang atas pujian anda. Ketika perbincangan kita di lihat orang, masyarakat akan tahu mana yang menyodorkan fakta dan mengulasnya, dan mana yang tidak mau menerima fakta karena fakta itu mematahkan anggapan anda.

                Terima kasih telah menjelaskan tentang yang diperiksa pada TRISAKTI adalah proyektil. Dengan demikian anda tahu bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas kasus itu kan. Dan pasti anda sebenarnya tahu kan kalo sebenarnya uji Balistik sudah mengatakan itu bukan senjata KOPASSUS tapi POLRI. Bagaimana mungkin POLRI akan mengijinkan KOPASSUS mengunakan senjata mereka?

                Saya setuju DKP ini dibuat oleh Panglima. Namun yang saya TIDAK SETUJU adalah VALIDITAS DKP ini….

                Apakah Dalam Surat pemberhentian Presiden Terhadap Prabowo merujuk Surat DKP ini? TIdak. Dan Ini Fakta
                Surat Dari Presiden Memperhatikan Surat Menhankam/PANGAB no. R: /811/P-03/15/38/Spers tgl 18 November 1998
                tentang usul pemberhentian dengan hormat kepada Prabowo.

                Apakah surat Menhankam/PANGAB no. R: /811/P-03/15/38/Spers tgl 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat kepada Prabowo didasarkan dari DKP? Kalo ada sodorkan bukti surat ini, biar masyarakat tahu.

                Tapi intinya walaupun yang mnejadi dasar adalah DKP, Prabowo diberhentikan dengan Hormat TIDAK DIPECAT.

                Anda memang pintar dan saya goblok. Sehingga kepintaran anda tidak menjelaskan kenapa DKP ini dibuat tidak bedasarkan PP 40 tahun 1952. Jelaskan kenapa yang menandatangani hanya 1 orang Jenderal?
                Menurut anda yang pintar, Ketika surat keputusan dibuat tanpa memenuhi syarat sah atau tidak?

                Anda memang pintar dan saya goblok, Sehingga kepintaran anda mengatakan Djoko Santoso ngawur, padahal jelas2 DKP yg keluar ini Menyalahi aturan PP 40 tahun 1952. Dimana Para Jenderal yang menandatangani surat ini?, kenapa tidak memberikan klarifikasi tentang DKP yang tidak mengikuti ATuran ini.

                Anda memang pintar dan saya goblok, Shingga kepintaran anda mengatakan tanyakan semua kepada Prabowo.
                Kenapa Tidak ditanyakan semuanya ke Wiranto?. Kenapa Wiranto tidak memberi sanggahan resmi atas pendapat Djoko Susilo dan Moeldoko yang jelas2 menentang DKP ini. Kalo pun DKP ini resmi kenapa tidak diarsipkan di TNI?

                Apa sebenarnya tujuan DKP ini, sehingga dikeluarkan tanpa mengikuti ATURAN..INI FAKTA, Jelas yang tanda tangan DKP hanya 1 orang Jenderal. Aturan HARUS 3 orang.

                Terima kasih Koko yang Pintar..Untk maslah ini saya tidak perlu sekolah tinggi2..Saya hanya berpegang pada fakta
                Masyarakat dan pembaca yang menilai. Silahkan Anda memuji saya terus dengan kata2 yg koko gunakan diatas atau apapun yang anda ingin lakukan atas tulisan saya.

                Ingat Saja Ko, Rancangan TUHAN bukan Rancangan Manusia.
                Kalo Memang Prabowo Bersalah, Semanis apapun Beliau bersembunyi Suatu saat TUHAN akan mengungkapkannya, Begitu juga sebaliknya dengan jenderal yang lain.

                Ketika Suatu saat ada fakta dan kesaksian resmi yang memang Prabowo Dalang 1998, Saya orang pertama yang akan menyebarkan berita itu suapaya masyarakat tahu.
                Tapi Jika tidak ada fakta, Saya tidak Mau MENHAKIMI.

                Terima kasih banyak Atas Perbincangan kita.

                • Kisanak, para pembaca sudah tahu anda sok jagoan kok. Dan saya tidak mau mengajari anda juga tidak akan kasih link tentang penembakan mahasiswa trisakti. jadi biar saja anda nggak tahu namun sok tahu sampai kuda gigit jari.

                  Anda mau mempermasalahkan VALIDITAS DKP hanya karena mengutip beberapa pasal UU 42 tahun 1952 yang hai hai kasih tahu linknya ke anda? Ha ha ha ha ha … Saya juga tidak mau mengajari anda, jadi silahkan sok tahu sampai kuda gigit jari.

                  Kenapa Kenapa Wiranto tidak memberi sanggahan resmi atas pendapat Djoko Susilo dan Moeldoko yang jelas2 menentang DKP ini? ha ha ha tanya atasan. ha ha ha ha …

                  Kisanak, kalau saya bilang anda TOLOL itu artinya anda memang TOLOL. kalau saya bilang anda GOBLOK, itu berarti anda memang GOBLOK. hai hai bukan orang EMOSIONAL yang suka memaki. Namun dia adalah seorang yang murah hati dan suka MENGUNGKAPKAN kebenaran akan seseorang. Baiklah saya akan tunjukkan KETOLOLAN anda.

                  Sebelumnya saya sudah menulis, tanggal 13 dan 14 Mei 98, ada satu peleton Kopasus yang MENYAMAR sebagai pasukan PHH (Polri) tanpa identitas kesatuan dengan menyandang senapan POLRI yaitu JENIS senapan yang terbukti digunakan untuk MENEMBAK mahasiswa Trisakti. Komandan peleton itu mengaku pasukan KOPASUS ketika ditanya oleh REKTOR Unika Atma Jaya. Pasukan PHH tanpa identitas bukan hanya gentayangan di depan Unika Atma Jaya saja. Mereka juga gentayangan di depan kampus Trisakti. Seorang Polwan bersaksi pada tanggal 12 melihat 2 orang berseragam HITAM membidik ke kampus trisakti dari jembatan layang, menembak satu kali kemudian berjalan masuk ke dalam Mall Ciputra. Senapan yang ditenteng adalah senapan POLRI khusunya senapan pasukan GEGANA yang terbukti digunakan untuk menembak mahasiswa Trisakti sampai mati. He he he …. anda nggak tahu kan SERAGAM hitum yang dia maksud adalah seragam Kopassus? Ha ha ha ha … Dari analisa bentuk proyektil bisa diketahui JARAK dan SUDUT tembakan dilepaskan. Pada tanggal 12 Mei 1998, saat penembakan, tidak ada pasukan POLRI di lokasi tembakan dilepaskan.

                  PP 40 tahun 1952 adalah PP untuk Dewan Kehormatan Militer (DKM) bukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Itu sebabnya anda TOLOL sekali karena menggunakan PP 40 tahun 1952 yang sudah tidak berlaku lagi pada tahun 1998 untuk MENGHAKIMI Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk oleh Wiranto. Ha ha ha ha ha ….. PP 40 tahun 1952 sudah tidak berlaku lagi, TOLOL! Saya memberi anda link tersebut untuk membuktikan bahwa anda SOK TAHU namun TOLOL. Ha ha ha ha …. K’cian dech lu! Ha ha ha ha ha ha ha ……..

  3. Malam lagi ko…Terima kasih atas pujiannya lagi..

    Ko sekarang saya tanya ini tulisan koko bukan?
    http://politik.kompasiana.com/2014/04/26/perbuatan-tercela-menjegal-langkah-prabowo-menjadi-presiden-ri-651386.html
    Semoga ini Hai Hai yang lain, sehinga koko tidak menjilat ludahnya sendiri.

    Beneran PP 40 tahun 1952 sudah tidak berlaku? karena saya tolol jadi saya tanya…
    Saya minta Bukti Peraturan perubahnnya donk ko?biar jadi fakta ko

    nah kalo anda bilang PP 40 1952 sudah tidak berlaku….Semoga saja, Link diatas “Bukan” tulisan anda di kompasiana..
    Sehingga Pernyataan anda di artikel diatas sejalan dengan pikiran anda yang mengatakan pp tersebut sudah tidak berlaku

    Ini pernyataan Hai Hai dalam link di atas.
    “Dewan Kehormatan Perwira (DKP) adalah Dewan Kehormatan Militer (DKM) yang dibentuk berdasarkan PP No. 40 Tahun 1952 Tentang Peraturan Dewan Kehormatan Militer. Itu sebabnya, DKP beranggotakan perwira tinggi bintang tiga dan empat yang dipimpin oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan salah satu anggotanya adalah Letjen Agum Gumelar, BUKAN Pam Swakarsa yang dibentuk untuk mendzolimi Prabowo namun untuk menegakkan KEHORMATAN TNI dan korps PERWIRA TNI.”

    Ko, yang tulis di kompasiana Hai Hai Anda atau Bukan??

    • ha ha ha ha … anda minta bukti ke hai hai PP 40 tahun 1952 sudah tidak berlaku tahun 1998? ha ha ha ha … TOLOL! cari sendiri bloon. Ha ha ha ha …. seperti saya bilang, saya gunakan PP 40 tahun 1952 untuk mengrjai orang-orang TOLOL seperti anda. ha ha ha ha ha … Dan terbukti bukan ornag-orang TOLOL seperti anda langsung kelihatan TOLOL-nya. ha ha ha ha …

  4. wahh koko…
    Jawab dulu donk…tulisan di kompasiana itu Hai Hai koko ato bukan?
    koko selalu menghindar menjawab dengan memuji saya terusss…
    Bilang aja ko, kalo koko malu menjilat ludah sendiri…karena koko tidak bisa membuktikan kalo DKP itu sah, makanya bilang PP 40 thn 1952 sudah tidak berlaku…
    Koko ini banyak bohongnya…Tulisan koko di kompasiana bulan 26 april 2014 DKP adalah DKM yg dibentuk berdasarkan PP 40 thn 1952.
    Ihhh gimana dong ko? kalo koko bilang PP 40 1952 untuk mengerjai orang seperti saya, berarti koko pembohong besar donk! masa berita bohong ditulis di publik!!
    Nah, Ketahuan kan, koko itu suka bohong di publik dengan tulisan koko…aiihh koko jangan suka bohong dong malu ahh! dibaca orang..maluuuu koooo..
    Nah untuk mempertegas nih ko..dari hukumonline.com..yg saya dapat, ada 8 undang2 yg diubah pada tahun 1988. yang pasti PP 40 tahun 1952 tidak termasuk yg diubah..
    Saya yakin koko punya salinan UU ini karena UU ini tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI, yang di dalamnya menyinggung ttg DKP. Nda usah saya perinci lah, krn koko pasti tau UU ini.

    Koko Malu menjilat ludah sendiri ihhhhh…ngaku aja ko gak masalah ko..
    Saya senang saya tolol tapi konsisten, daripada koko Pintar tapi tidak konsisten dan bohong pula!!

    • Anggap saja anda benar. hai hai berbohong. Pembohong besar. Sekarang giliran anda untuk membuktikan hai hai bohong. ha ha ha ha ha … karena PP No. 40 tahun 1952 masih berlaku tahun 1998. ha ha ha ha …

  5. ko..
    Baca baik2 dongk pernyataan saya diatas…
    Yang saya bilang bohong itu karena dalam kompasiana koko mengatakan lain, dan setelah perbincangan kita koko bilang lain. Begitu juga di kaskus, ada yang menulis artikel koko. entah itu koko ato orang lain yg copas artikel koko.
    Ini berarti anda membohongi publik kan. Menulis yang tidak benar di publik itu bohong.

    ko, saya sebenarnya tidak tolol ko, sebelum saya komen disini, saya sudah baca artikel2 anda yg lain dan saya simpulkan anda blogger yang punya banyak sumber tidak sama kayak blogger yang lain. Lihat dong comment saya pertama kali.
    Terlebih masalah agama.
    Jujur kenapa saya akhirnya bercomment, karena saya terganggu ko.
    Lihat dong Cover blog koko, tapi perkataan-perkataan koko tidak sesuai dengan cover blog koko, Iman saya mungkin belum sebesar biji sesawi, tapi semua berawal dari perkataan yang sia2.

    ko,
    Emang koko pikir saya tidak punya katalog untuk Peraturan? saya punya ko, mungkin tidak selengkap anda tapi intinya saya punya Perubahan PP sampai tahun 2013.
    Yang pasti intinya ko, dari berbagai pernyataan pakar hukum, dan mantan militer,
    Untuk Anggota DKP masih mengacu PP 40 1952…walaupun sudah dicabut thn 1990.

    ini ada kutipan salah satu pakar hukum tentang DKP Prabowo.
    ——————————–Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu meminta klarifikasi ke institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran pada 1998. KPU pun tak perlu meminta keterangan Komnas HAM soal posisi hukum Prabowo.

    Demikian disampaikan pakar hukum, Margarito Kamis. Dia mempertanyakan tuntutan sekelompok orang untuk melakukan hal tersebut dalam rangka memverifikasi pernyataan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”, sebagai bagian dokumen yang diserahkan Prabowo sebagai syarat mendaftar capres ke KPU.

    Doktor hukum tata negara itu menyebutkan beberapa alasan. Semua juga tahu bahwa Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Saat itu, Prabowo lolos persyaratan.

    “Dan, sejauh ini yang saya tahu, tidak ada kasus hukum Prabowo, dan tidak pernah disidik. Tidak pernah ada penyidikan terhadap Prabowo secara individu. Statusnya dia (Prabowo) bebas biasa,” tegas doktor asal Ternate itu kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (24/5).

    Dan ditegaskannya, secara hukum tidak ada hal yang bisa mengakibatkan Prabowo tak penuhi syarat sebagai capres. Karena telah diketahui umum bahwa Prabowo tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

    “Dalam UU42/2008 tentang Pilpres, hanya mereka yang pernah dipidana di atas lima tahun yang tidak penuhi syarat. Itulah yang akan menggugurkan seseorang dari syarat calon presiden atau wakil presiden,” tegasnya.

    Dia juga menegaskan, pemberhentian Prabowo dari keanggotaan militer sama sekali bukan hal yang menggugurkan syarat menjadi capres.

    “Dewan Kehormatan Perwira bukan peradilan. Itu dua hal berbeda. Tindakan Dewan itu tidak bisa disamakan dengan tindakan peradilan,” tekan Margarito.

    Margarito juga menyatakan, Prabowo masih memenuhi syarat menjadi capres walau disebutkan masih berstatus sebagai saksi yang pernah dipanggil Komnas HAM tetapi mangkir.

    “Tetap saja dia sebagai orang yang memenuhi syarat UU 42/2008. Ketidakhadirannya di Komnas HAM tidak menggugurkan dan menghilangkan statusnya sebagai manusia yang bebas,” terang dia.

    Prabowo juga sudah penuhi syarat administratif berupa surat keterangan catatan kepolisian atau dulu disebut surat keterangan berkelakuan baik. Keterangan kepolisian itu menggugurkan keharusan KPU mengklarifikasi hal tersebut ke TNI, Komnas HAM atau lembaga peradilan.

    “Surat keterangan itu sama saja berarti Prabowo orang bebas dan tidak tersangkut kasus hukum apapun. Untuk apa mengklarifikasi sesuatu yang orang umum juga tahu bahwa dia tidak pernah dipidana? Itu fakta kuat dalam hukum,” urai Margarito. [ald]——————————————————————

    Dan itu masalahnya, kenapa DKP Prabowo hanya 1 Jenderal yang tandatangan harusnya 3
    DKP sidang 3 kali, tapi Prabowo tidak biberi hak2 nya sebagai yang diperiksa dan tidak diajukan di mahkamah militer.

    Dan sampai hari ini, Pernyataan dari Djoko Santoso tentang DKP tsb bisa jadi tidak sah, yang didukung Panglima Moeldoko yang menyatakan arsib DKP ini tidak ada di TNI, telah menunjukkan DKP ini tidak SAH.

    Dimana Wiranto dan kawan2? Kenapa mereka tidak mati2an membela DKP yang mereka susun.

    Alasan Agum Gumelar mengatakan Tidak dibawa ke Mahmil Karena Mantu Suharto kan sama skali tidak relevan. Coba Lihat tanggal DKP dihubungkan Lengsernya Suharto.

    menutup perbincangan ini, Saya bukan Mengagungkan Prabowo
    Saya hanya melihatnya dari fakta dokumen negara.
    Suatu saat Ketika dia diadili dan Memang Bersalah,
    Saya Yang pertama akan mengungkapkannya di Masyarakat
    Selama belum ada fakta, saya tidak mau menghakimi.

    • Jadi benarkan, PP 40 tahun 1952 sudah tidak berlaku lagi tahun 1998? udah ketemu kan UU yang mencabut PP 40 tahun 1952? hai hai mengajar dengan segala cara itu sebabnya saya selalu berpesan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. hai hai tidk selalu benar dan yang ditulis hai hai pun tidak selalu benar. ha ha ha ha …. Jadi anda sudah tahu dari awal kalau PP 40 tahun 1952 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi tahun 1998? ha ha ha …

      • Malam ko..
        Yup itu kata kuncinya ujilah segala sesuatu.
        Itulah kenapa saya bersikeras atas masalah ini ko, krn blm teruji
        .
        Ko, saya sudah bilang kan, koko bohong diatas krn masalah Kompasiana. Saya bertanya untuk memberikan sya fakta, itulah cara saya menguji keselarasan artikel di Kompasiana. Bukan PP msh berlaku or tidak.
        Di artikel itu koko menggunakan pp 40 sbg acuan yg nyatanya sudah dicabut, walaupun dalam pembentukan DKP, oleh para pakar hukum dan militer, pp itu msh sering digunakan.

        Kalo pernyataan koko mengatakan artikel itu untuk menjebak org seperti saya ,keliru donk. Gimana kalo para pembaca yg tidak kritis membaca blog anda? Tentunya mereka akan mendapatkan info yg keliru kan..

        Nah ko, kembali ke pengujian..
        Masalah DKP, kenapa Wiranto dkk tidak menentang pernyataan Djoko susilo dan yg terakhir yg lebih gila lagi pernyataan Suryo Prabowo yg jelas2 mengatakan DKP ini tidak valid karena tidak pernah diadakan mahmil trus yg Pangkat Jenderal cm 1 org. Dia malah menantang para penyusun DKP untuk buka2an membahas ini. Jangan fitnah katanya.

        Kemudian kenapa DKP ini tidak di arsip di TNI, yg bikin panglima naik pitam akibat pendiskreditan ini?

        Inilah yang saya pingin tahu ko…Kalo DKP ini valid, kenapa Wiranto dkk hanya diam tanpa menentang pernyataan di atas?

        Nah, ketika pertanyaan2 saya itu belum ada jawaban yang tepat dan pertanyaan diatas itu adalah fakta di lapangan, maka pendapat saya terhadap DKP Prabowo sampai saat ini, itu tidak valid dan cacat hukum.

        • chris: Masalah DKP, kenapa Wiranto dkk tidak menentang pernyataan Djoko susilo dan yg terakhir yg lebih gila lagi pernyataan Suryo Prabowo yg jelas2 mengatakan DKP ini tidak valid karena tidak pernah diadakan mahmil trus yg Pangkat Jenderal cm 1 org. Dia malah menantang para penyusun DKP untuk buka2an membahas ini. Jangan fitnah katanya.

          Tanya atasannya.

          Bohong dan tidak menyampaikan informasi secara lengkap adalah dua hal yang berbeda. Namun bila anda vonis itu bohong. maka biarlah demikian.

          • Yups..
            Saya rasa setiap orang punya perspektif berbeda dlm menarik kesimpulan..
            Bijaknya, kita mending menunggu waktu membuktikan masalah ini, tanpa perlu terlalu mendiskreditkan seseorang, biar pembaca yg lain juga tidak terjebak lebih jauh dalam menelaah perbincangan ini.

            Btw ko, imelnya donk kalo blh?

            May the wisdom and mercy of Jesus flow upon us all the time..

      • Ko, bagi imel donk hehehe
        Jujur, setelah perdebatan ini sy malah pengen lebih kenal dekat dng koko.
        Terlebih diskusi ttg Alkitab..blh kan?

  6. ko, saya akhirnya dapat ini tentang DKP….
    memang tidak sah DKP itu ko…

    http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=178

    “Cacat hukum”
    Dalam pada itu, pembentukan DKP oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer. Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2)

    disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer.

    Pernyataan ini dikemukakan Koordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir yang didampingi MM Billah, Dadang Trisasongko dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    “Kami telah mengirim surat kepada Panglima ABRI soal pembentukan DKP ini. Ini karena adanya beberapa kejanggalan menyusul pembentukan DKP yang besar kemungkinan akan menuntut para perwira tinggi yang diperiksa dapat diajukan ke peradilan militer,” papar Munir.

    SK Pangab No. 838/III/1995 itu, menurut Munir, pada intinya menyebutkan dasar seseorang dapat dibawa ke depan DKP adalah mereka yang diputuskan bersalah dan dihukum di atas tiga bulan atau mereka yang dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dan lainnya. “Mengacu pada SK Pangab 838/III/1995 itu, pembentukan DKP itu seharusnya dibentuk setelah adanya proses persidangan mahmil. Putusan mahmil itu selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk DKP mengambil sikap dan bukan sebaliknya,” papar Munir.

    Jika proses DKP telah dimulai terlebih dulu sebelum mahmil, tampaknya Panglima ABRI tidak memberi isyarat ke arah membawa para perwira ke depan mahmil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Kalau itu yang terjadi, artinya telah melanggar asas mendasar untuk upaya mengungkap perkara ini. Pada intinya kami mengingatkan Panglima ABRI bahwa proses pembentukan DKP itu tidak konsisten dengan SK Pangab No 838/1995,” ucap Munir.

    Selain itu, kejanggalan lain yang dilihat Kontras antara lain adalah soal persyaratan perlunya tiga perwira tinggi yang setingkat lebih tinggi dari perwira yang diperiksa. “Dalam kasus ini hanya ada satu perwira tinggi berbintang empat. Sisanya semua setingkat dengan perwira yang diperiksa,” ucap Munir. (ama/isw/bw)

    • Kisanak, Dasar pembentukan DKP adalah PP 40 tahun 1952. Pada tahun 1998, PP No. 40 tahun 1952 sudah tidak berlaku lagi. Namun, kenapa hai hai menulis blog dan menyatakan DASAR pembentukan DKP adalah PP No. 40 tahun 1952? Karena PP No. 40 tahun 1952 adalah KONSTITUSI pertama tentang Dewan Kehormatan Militer yang lalu berganti nama menjadi Dewan Kehormatan Perwira. Jadi, meskipun pada tahun 1998 PP No. 40 tahun 1952 tidak berlaku lagi namun itu tetap menjadi DASAR pembentukan Dewan Kehormatan Perwira. Itu sebabnya di dalam Konstitusi yang membahas DKP PP No. 40 tahun 1952 akan terus disebut.

      Anda pikir anda hebat karena menuduh hai hai pembohong? Ha ha ha ha ha ha … BELAJAR baru bisa bikin pinter. BARLAGAK pinter hanya mengagul-agulkan ketololan.

      Karena PP 40 tahun 1952 sudah tidak belaku lagi sejak terbitnya UU No. 2 Tahun 1988, maka dasar pembentukan DKP tahun 1998 adalah UU No. 2 tahun 1988. Menurut UU tersebut, siapa yang berhak untuk memberhentikan Perwira Tinggi? Presiden. Siapa yang berhak memberhentikan Perwira Tinggi TIDAK dengan hormat? Presiden. Atas dasar apa Presiden memberhentikan Perwira Tinggi Tidak dengan hormat? Atas dasar rekomendari DKP. Pasal 38 UU No. 2 Tahun 1988 bicara tentang DKP dan pemecatan alias pemberhentian Perwira TIDAK dengan hormat.

      Pemberhentian TIDAK dengan hormat, TIDAK didasarkan pada tindakan PIDANA Militer namun TABIAT. Itu sebabnya bila anda baca PP No. 40 tahun 1952, dikatakan, Kalau Mahkamah militer tidak MENJATUHKAN hukuman pemecatan, maka DKP dibentuk untuk MEMERIKSA apakajh perwira tersebut HARUS diberhentikan atau tidak.

      Siapa yang BERKUASA membentuk DKP? Bukan Pangab namun Menteri Pertahanan dan Keamanan = MENHANKAM. Menhankam MENGELUARKAN perintah tertulis dan Pangab yang MELAKSANAKAN-nya dengan MEMBENTUK DKP.

      Kisanak, saya sudah beritahu anda baha Letjen Suryo Prabowo, kalau tidak berlagak bodoh dia pasti TOLOL sekali karena memvonis DKP cacat hukum karena melanggar SK Pangab No. 838/III/1995 tanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer. di mana Ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer.

      Kisanak, kalau anda TIDAK TOLOL, maka anda pasti bertanya-tanya KENAPA mereka yang bilang DKP cacat hukum TIDAK mengunggah SK Pangab No. 838/III/1995 secara lengkap ke Internet? Kenapa yang mereka sebut Ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) tidak dikutip secara lengkap? TEntu saja karena mereka MENYEMBUNYIKAN FAKTA yang akan MENYANGKAL pernyataan mereka.

      Kalau anda tidak TOLOL, kisanak, maka seharusnya anda paham bahwa SK Pangab No. 838/III/1995 isinya tentang:tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.

      Kalau anda tidak TOLOL, kisanak, maka seharsunya anda PAHAM apa itu PETUNJUK. PETUNJUK artinya PETUNJUK bukan KONSTITUSI yang mengatur DKP namun PETUnJUK doang. Kalau mau tahu PETUNJUK itu apa, beli mi instan lalu baca PETUNJUK-nya. karena hanya PETUNJUK maka bukan SYARAT bagi anda untuk masak mie.

      Nah, goblok, Surat PETUNJUK Administrasi Dewan Kehormatan Militer bukan pruduk HUKUM yang MENGATUR sah atau TIDAK sahnya DKP. Karena DKP dibentuk atas surat Keputusan MENHANKAM, bukan PETUNJUK Administrasi Dewan Kehormatan Militer.

      Ha ha ha ha ….. kisanak, Belajar tanpa berpikir, sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahya. hai hai HEBAT dan JARANG salah karena dia hanya MENULIS tentang hal-hal yang dipahami dan TELAH DIA UJI secara ilmiah. ha ha ha ha …

  7. Ko,
    Link dan pernyataan di atas adlah kliping dari koran KOMPAS 6 Agustus 1998
    Pernyataan dalam Koran di atas adalah pernyataan Munir.Anda pasti tahu Munir kan? Ketua KONTRAS yg adalah korban HAM jg yg tidak pernah diungkapkan sampai sekarang. Justru dari pernyataan dialah saya mendapat pencerahan ttg DKP Prabowo

    Beginilah saya menguji:

    Tentang keselarasan Pendapat
    Munir menyatakan DKP Cacat hukum karena bertentangan dengan SK Pangab No. 838/III/1995 >>> ini pernyataan thn 1998
    Suryo Prabowo menyatakan DKP Cacat hukum karena bertentangan dengan SK Pangab No. 838/III/1995 >>> ini pernyataan 2014
    Berarti Ada keselarasan pada suatu Obyek dalam rentang waktu 16 Tahun.

    Apa hubungannya suatu produk tidak diunggah di internet dengan keabsahan suatu produk??
    Kalo saya berpikiran seperti koko,
    Saya akan bilang, justru fakta yang mereka sembunyikan adalh aturan resminya yang tidak ingin diketahui publik sehingga publik tidak akan tahu kalo DKP yang mereka susun itu tidak sah.

    Setelah UU no 2 1988 memuat tentang DKP tentunya harus ada petunjuk pelaksanaan ato Tatacara. Karena UU no 2 1988
    tidak memuat tata cara DKP, yang ada dalam UU no 2 1988 mengatakan DKP diatur lebih lanjut oleh Panglima.
    SK Pangab No. 838/III/1995 adalah amanat dari UU no 2 1988 dimana panglima yang mengatur tentang itu.
    Ketika suatu Keputusan dibuat berdasarkan Undang2 itu adalah sah menurut undang2 itu.

    • Saya tahu Munir dan saya katakan Munir ngaco belo bilang DKP cacat hukum karena melanggar SK Pangab tentang tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer. Dan hanya ornag TOLOL yang menyangka Munir selalu benar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s