Menggugat Fitnah GKI Yasmin Sudah Dibubarkan


Gamnbar: Beritasatu.com

Gamnbar: Beritasatu.com

Walikota Bogor yang mulia, Bima Arya Sugiarto yang terhormat, BERTOBATLAH! Jadilah Walikota yang TAAT hukum dan HAM! Tolong, jangan menyebar FITNAH GKI Yasmin sudah bubar lagi, ya!

Tata Gereja dan Tata Laksana GKI menjamin anggota Jemaat GKI Yasmin tidak bisa dipecat dan Bapos GKI Yasmin mustahil dibubarkan. Berita Bapos GKI Yasmin sudah dibubarkan adalah Fitnah.

GKI merupakan organisasi yang terdiri dari empat “wujud kesatuan” yaitu: Kesatuan Jemaat, kesatuan Klasis, kesatuan Sinode Wilayah dan kesatuan Sinode. Keempat kesatuan GKI bersifat otonomi dan tidak ada jenjang atau tingkatan di mana yang satu menjadi atasan atau bawahan dari kesatuan yang lainnya.

Wujud kesatuan GKI bertolak dari JEMAAT yang adalah wadah persekutuan anggota-anggota GKI. Kesatuan Jemaat kemudian meluas menjadi kesatuan Klasis, selanjutnya meluas menjadi kesatuan Sinode Wilayah dan akhirnya meluas menjadi kesatuan Sinode GKI.

Lembaga kepemimpinan GKI adalah Majelis. Majelis adalah lembaga yang bersifat tetap. Jemaat adalah wadah bagi para pejabat gerejawi (anggota Majelis) menjalankan kepemimpinan secara kolektif-kolegial.

Lembaga kepemimpinan Jemaat adalah Majelis Jemaat. Lembaga kepemimpinan Klasis adalah Majelis Klasis. Lembaga kepemimpinan Sinode Wilayah adalah Majelis Sinode wilayah. Lembaga kepemimpinan Sinode adalah Majelis Sinode.

Alat kelengkapan Majelis Jemaat untuk melaksanakan tugas hariannya adalah BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat). Alat kelengkapan Majelis Klasis adalah BPMK (Badan Pekerja Majelis Klasis). Majelis Sinode Wilayah adalah BPMSW (Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah). Majelis Sinode adalah BPMS (Badan Pekerja Majelis Sinode).

BPMS berhak dan wajib mewakili Sinode GKI namun tidak berhak mewakili kesatuan GKI lainnya (Sinode Wilayah, Klasis dan Jemaat) di dalam dan di luar pengadilan. BPMS berhak dan wajib menangani dan menyelesaikan masalah-masalah Sinode GKI namun tidak berhak menangani dan menyelesaikan masalah-masalah kesatuan GKI lainnya. Namun, BPMS berhak dan wajib untuk MENDAMPINGI kesatuan GKI lainnya dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah mereka.

Jemaat GKI dilembagakan setelah melalui dua tahap yaitu Pos Jemaat dan Bakal Jemaat. Pos Jemaat dan Bakal Jemaat adalah Jemaat GKI yang belum dilembagakan. Meskipun belum dilembagakan namun Pos Jemaat dan Bakal Jemaat adalah Jemaat GKI. Itu sebabnya Pos Jemaat dan Bakal Jemaat memilik kasta yang sama dengan Jemaat yang telah dilembagakan.

Ibarat anak-anak yang belum memiliki KTP, Jemaat GKI yang belum dilembagakan tidak bisa melakukan tindakan hukum sendirian. Itu sebabnya bila hendak melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh induknya yaitu GKI induk. Dalam hal tidak memiliki induk lagi maka Klasis Induk yang berhak dan wajib bertindak sebagai induk.

Prosedur pendirian Pos Jemaat menurut Tata Gereja dan Tata Laksana GKI adalah sebagai berikut:

  1. Syarat bagi anggota Jemaat GKI untuk mendirikan Pos Jemaat adalah: Ada 15 anggota sidi GKI yang 3 di antaranya yang bukan suami istri, bukan anak dan orang tua, bukan dan menantu, bukan saudara sekandung siap menjadi anggota Badan Pengurus Pos Jemaat yang secara rutin menyelenggarakan kebaktian Minggu di tempat yang tetap dan ada Jemaat GKI yang mau menjadi induknya. GKI induk bisa lebih dari satu Jemaat GKI.
  2. Setelah memenuhi syarat menjadi Pos Jemaat, kelompok anggota GKI itu lalu minta Majelis Jemaat induknya untuk mengajukan permohonan ke BPMSW untuk “menyetujui pembukaan” Pos Jemaat. (Kenapa harus minta tolong GKI induk? Karena belum eksis di dalam struktur GKI).
  3. BPMSW bersama BPMK mengadakan perlawatan ke kelompok anggota GKI yang hendak mendirikan Pos Jemaat yang bersangkutan untuk memeriksa kesiapan mereka menjadi Pos Jemaat.
  4. Berdasarkan Laporan Perlawatan dan Rekomendasi positif BPMSW & BPMK maka Raker BPMSW pun membuat Keputusan Raker BPMSW Tentang Persetujuan Pembukaan Pos Jemaat
  5. Berdasarkan Keputusan Raker BPMSW Tentang Persetujuan Pembukaan Pos Jemaat maka BPMS pun menerbitkan Piagam Peresmian Pos Jemaat dan melantik Badan Pengurus Pos Jemaat dalam kebaktian peresmian Pos Jemaat yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat induk.
  6. Badan Pengurus Pos Jemaat adalah lembaga kepemimpinan Pos Jemaat yang bersifat tetap yang merupakan wadah bagi anggota-anggota Badan Pengurus Pos Jemaat untuk menjalankan kepemimpinan mereka atas Pos Jemaat secara kolektif-kolegial.
  7. Aggota Badan Pengurus Pos Jemaat dipilih dari anggota Pos Jemaat oleh anggota Pos Jemaat dan diangkat oleh Badan Pengurus Pos Jemaat dengan masa jabatan 3 tahun.

Kerabatku sekalian, dari persyaratan dan prosedur pendirian Pos Jemaat di atas nampak gamblang sekali bahwa Majelis Jemaat induk bukan pendiri Pos Jemaat karena pendiri Pos Jemaat adalah minimal 15 anggota Pos Jemaat (anggota jemaat GKI). Penguji kelayakan Pos Jemaat adalah BPMSW dan BPMK. Yang berhak mengabulkan permohonan pendirian Pos Jemaat adalah Raker BPMSW. Yang berkuasa meresmikan Pos Jemaat adalah BPMS GKI. Jemaat induk hanya berperan sebagai wali belaka.

Sesungguhnya Pos Jemaat GKI memiliki 4 induk yaitu: Jemaat induk, Klasis induk, Sinode Wilayah induk dan Sinode induk. Jemaat GKI yang turun status kelembagaannya menjadi Bakal Jemaat tidak memiliki Jemaat induk. Dalam kondisi demikian maka Klasis induklah yang berperan mendampinginya. (Tager GKI Pasal 6 ayat 2 huruf a).

Setelah Pos Jemaat diresmikan maka lembaga kepemimpinan Pos Jemaat adalah Badan Pengurus Pos Jemaat, bukan Majelis Jemaat GKI induk, bukan Majelis Klasis induk, bukan Majelis Sinode Wilayah induk juga bukan Majelis Sinode induk. Penyelenggara Pos Jemaat adalah anggota Badan Pengurus Pos Jemaat, bukan anggota Majelis Jemaat GKI induk atau anggota Majelis kesatuan GKI lainnya.

Sebelum Pos Jemaat dilembagakan maka anggota Pos Jemaat masih tercatat sebagai anggota Jemaat GKI Induk atau Jemaat GKI lainnya. Namun tercatatnya anggota GKI Pos Jemaat sebagai anggota Jemaat GKI induk atau GKI lainnya tidak menjadikan Pos Jemaat sebagai bagian dari  GKI induk atau GKI lainnya tersebut.

Bila demikian, apa fungsi GKI induk? GKI induk berfungsi mewakili Pos Jemaat di dalam dan di luar pengadilan serta MENDAMPINGI Pos Jemaat menangani dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu sebabnya anggota Majelis Jemaat GKI induk yang bertugas medampingi Badan Pengurus Pos Jemaat disebut Majelis Pendamping.

GKI tidak mengenal pembubaran Pos Jemaat dan Bakal Jemaat serta Jemaat. Itu sebabnya Tager dan Talak GKI tidak mengatur prosedur pembubaran Pos Jemaat dan Bakal Jemaat serta Jemaat.

Selama Pos Jemaat tidak bubar maka Lembaga kepemimpinannya yaitu Badan Pengurus Pos Jemaat mustahil bubar apalagi dibubarkan. Apabila anggota Badan Pengurus Pos Jemaat melanggar Tager dan Talak GKI maka yang bersangkutan ditanggalkan jabatannya dan digembalakan alias dibina namun lembaga Badan Pengurus Pos Jemaat tidak mungkin dibubarkan.

Kerabatku sekalian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka pernyataan Walikota Bogor Bima Arya, “Kami tegaskan jika jemaat GKI Taman Yasmin itu sudah tidak ada, itu sesuai dengan penyataan Majelis GKI Pengadilan sebagai induk GKI di Bogor,” adalah FITNAH. Siapa yang memfitnah? BPMS GKI atau Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor? Tentu saja yang menyebarkan FITNAH di atas adalah Walikota Bogor yang mulia, Bima Arya Sugiarto yang terhormat.

Surat BPMS GKI No. 736/BPMS-GKI/XI/2012, tanggal 19 November 2012 perihal Informasi Tentang Bapos Yasmin kepada BPMSW-BPMSW GKI, BPMK GKI-BPMK GKI, Majelis Jemaat-Majelis Jemaat GKI:

  1. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor, dalam rangka menindaklanjuti hasil beberapa kali Raker BPMS GKI, hasil beberapa kali perlawatan BPMS GKI bersama BPMSW GKI SW Jabar dan BPMK GKI Klasis Jakarta Selatan, telah menetapkan pengakhiran pelayanan dari Pengurus “Bapos” Taman Yasmin Periode 2010-2012 dan Tim Media Taman Yasmin.
  2. Sehubungan dengan itu maka seluruh penanganan persoalan, informasi dan publikasi “Bapos” Taman Yasmin di internal GKI Pengadilan Bogor, dilakukan oleh dan berada dalam tanggungjawab Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor; seluruh penanganan, informasi dan publikasi “Bapos” Taman Yasmin berkaitan dengan pihak manapun di luar GKI pengadilan Bogor, dilakukan oleh dan berada dalam tanggung jawab BPMS GKI.
  3. Informasi, seruan atau permintaan apa pun yang berkaitan dengan atau mengatasnamakan “Bapos” Taman Yasmin yang datang bukan dari MJ GKI Pengadilan – Bogor (untuk lingkup jemaat GKI Pengadilan Bogor) atau dari BPMS GKI (untuk lingkup di luar jemaat GKI Pengadilan Bogor) tidak ada kaitannya dengan dan di luar tanggung jawab GKI di semua lingkup.
  4. BPMS GKI bersama dengan BPMS GKI SW Jabar, BPMK GKI Klasis Jakarta Selatan dan MJ GKI Pengadilan Bogor sedang dalam proses merumuskan respon terhadap surat walikota Bogor mengenai tawaran penyelesaian persoalan GKI Bapos Taman Yasmin. Sikap akhir GKI terhadap tawaran Walikota Bogor ini akan kami informasikan kepada saudara segera setelah keputusan kami ambil.

GKI Yasmin adalah Bakal Jemaat yang didirikan berdasarkan Tager Tatib & Talak GKI Jabar edisi XIII tahun 1997. Bakal Jemaat GKI Yasmin menyandang status Pos Jemaat demi menggenapi Tager Talak GKI tahun 2003 yang mengharuskan Jemaat GKI dilembagakan setelah melalui tahanan Pos Jemaat dan Bakal Jemaat.

Ketika anggota Badan Pengurus GKI Yasmin periode 2010-2012 berakhir masa jabatannya pada bulan November tahun 2012, Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor pun menerbitkan Surat Pengakhiran Jabatan bagi anggota Pengurus GKI Yasmin periode 2010-2012.

Lebih lanjut Persidangan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor tanggal 18 Nopember 2012  memutuskan lalu memberitahu keputusannya tersebut ke BPMS GKI lewat surat No. No. 327/MJ-GKI Bgr/XI/2012 tanggal 20 November 2012 yang isinya antara lain:

  • Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor tidak membentuk kembali pengurus Bapos Taman Yasmin.
  • Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor menyerahkan kelanjutan pengelolaan pengurus Bapos Taman Yasmin ke BPMS GKI.

Berdasarkan Keputusan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor tersebut di atas BPMS GKI lalu  menerbitkan surat  No. 736/BPMS-GKI/XI/2012, tanggal 19 November 2012  tersebut di atas.

Kerabatku sekalian, Lembaga kepemimpinan GKI Yasmin adalah Badan Pengurus GKI Yasmin yang bersifat tetap, bukan Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Penyelenggara GKI Yasmin adalah anggota Badan Pengurus GKI Yasmin, bukan anggota Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Anggota Badan Pengurus GKI Yasmin dipilih oleh anggota GKI Yasmin dari anggota GKI Yasmin dan secara internal dilantik oleh lembaga Pimpinan GKI Yasmin yaitu Badan Pengurus GKI Yasmin. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor tidak berhak membentuknya apalagi membubarkannya.

Untuk melegitimasi anggota Badan Pengurus GKI Yasmin maka Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk menerbitkan Surat Pengangkatan bagi anggota Pengurus GKI Yasmin terpilih dan Surat Pengakhiran ketika masa jabatan mereka berakhir. Tindakan Majelis Jemaat GKI menolak kewajibannya melegitimasi anggota Badan Pengurus GKI Yasmin bahkan menyerahkan kewajibannya kepada BPMS GKI adalah perbuatan DURHAKA. Tindakan BPMS GKI mengambil alih Kepemimpinan GKI Yasmin juga tindakan DURHAKA alias KUDETA. Namun tindakan demikian tidak menjadikan GKI Yasmin bubar.

Karena Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor menolak melaksanakan kewajibannya sebagai Jemaat induk maka Majelis Klasis Jakarta Selatan yang adalah Klasis induk GKI Yasmin seharusnya mengambil alih peran Jemaat induk GKI Pengadilan Bogor.

Walikota Bogor yang terhormat Bima Arya Sugiarto yang mulia, GKI Yasmin masi ada dan mustahil bubar. Itu sebabnya anda harus BERTOBAT! Jadilah Walikota yang menegakkan Hukum dan HAM serta Toleransi beragama di Bogor. Tolong jangan menyebar FITNAH bahwa GKI Yasmin sudah tidak ada lagi ya!

28 thoughts on “Menggugat Fitnah GKI Yasmin Sudah Dibubarkan

  1. Nah kan ..
    yang disalahkan harusnya BPMS GKI dong,
    bukan Walikota Bima Arya.
    Jumat tanggal 19 Desember 2014 Bima Arya bertemu pengurus GKI Pengadilan dan diberi penjelasan bahwa GKI Yasmin sudah tidak ada.
    Lalu Bima Arya menyatakan di Media, bahwa GKI Yasmin sudah Tidak Ada. Redaksinya sama kok.
    itu kronologisnya,
    Harusnya ente itu Ngamuk2 sama GKI Pengadilan doong ..
    Otak nggak dipake mikir, cuma dipake nyolot.

    Masalah Internal nggak diberesin malah nyalahin orang lain, ini karakter Tukang Kentut.

    • Bima Arya memang tidak bisa disalahkan. Orang DUNGU seperti Bima Arya memang tidak bisa disalahkan. Tanggal 4 April 2014 Bima Arya ketemu dengan anggota Jemaat gKI Yasmin. Dia juga menerima surat undangan Natal dari GKI Yasmin. Kalau CERDAS dia pasti KONFIRMASI ke GKI Yasmin. Karena DuNGu makanya dia konfirmasi ke GKI Pengadilan Bogor. ha ha ha ha …. Kenapa Bima Arya nggak sekalian ke Pelabuhan ratu aja, KONFIRMASI ke Nyi loro Kidul? Ha ha ha ha ha …

  2. Harusnya ente Tobat dan malu.
    lalu kembali sono ke gereja ente sendiri, ngerecokin kampung kami aja.
    Beresin dulu BOROK ente.
    Perjuangan Kentut.

    • Kisanak, Setiap anggota GKI punya 4 keanggotaan. hai hai alias bengcu adalah anggota JEMAAT GKI siliwangi. Juga anggota Klasis GKI jakarta Selatan. Juga anggota Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Juga anggota Sinode GKI.

      Anggota Jemaat GKI Yasmin juga punya 4 keanggotaaan yaitu: Anggota Jemaat GKI Yasmin. Juga Juga anggota Klasis GKI jakarta Selatan. Juga anggota Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Juga anggota Sinode GKI.

      hai hai dan anggota Jemaat GKI Yasmin sama-sama anggoat Klasis Jakarta Selalatan, Sinode Wilayah Jawabarat dan Sinode GKI, lho? ha ha ha ha ha …

      di samping itu, hai hai dan anggota jemaat GKI Yasmin sama-sama WNI. Itu sebabnya saling MENDUKUNG ketika yagn lain DIDZOLIMI. Ha ha ha ha ha …. K’cian dech lu!

      Eh, kalau baca SURAT dari BPMS GKI, baca sampai NGERTI dong kang. Nggak ada tuh surat BPMS GKI yang bilan gKI yasmin sudah BUBAR? Ha ha ha ha ha …

      • Lha udah tahu gitu kenapa pula ente nyalahin Bima Arya ?
        ente kan punya 4 GKI, kerja doong jangan cuma bisa nyalahin..
        mana…? mana…? 4 GKI ? pffft

  3. 1. Syarat bagi anggota Jemaat GKI untuk mendirikan Pos Jemaat adalah: Ada 15 anggota sidi GKI yang 3 di antaranya yang bukan suami istri, bukan anak dan orang tua, bukan dan menantu, bukan saudara sekandung siap menjadi anggota Badan Pengurus Pos Jemaat yang secara rutin menyelenggarakan kebaktian Minggu di tempat yang tetap dan ada Jemaat GKI yang mau menjadi induknya. GKI induk bisa lebih dari satu Jemaat GKI.
    4. Berdasarkan Laporan Perlawatan dan Rekomendasi positif BPMSW & BPMK maka Raker BPMSW pun membuat Keputusan Raker BPMSW Tentang Persetujuan Pembukaan Pos Jemaat
    5. Berdasarkan Keputusan Raker BPMSW Tentang Persetujuan Pembukaan Pos Jemaat maka BPMS pun menerbitkan Piagam Peresmian Pos Jemaat dan melantik Badan Pengurus Pos Jemaat dalam kebaktian peresmian Pos Jemaat yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat induk.

    – masalah perselisihan soal induk dan tidak ini, suhu hai hai, apakah butir ke 4 dan ke 5 dari poin2 diatas sudah terlaksana?
    – jika memang jemaat induk bisa lebih dari 1 jemaat, apakah tidak bisa gki yasmin (apapun bentuknya), mengajukan untuk pindah gereja induk saja? kalau dilihat dari fb gki yasmin, masih ada pendeta2 dari GKI lain yang nampaknya mau mengambil sikap yang berbeda dengan yang ditunjukkan GKI Pengadilan.

    • BPMS GKI adalah Badan pekerja Harian Majelis Sinode GKI. Keputusan Persidangan Majelis Sinode GKI adalah adalah HUKUM tertinggi dari Sinode GKI. Inilah salah satu Keputusan Persidangan Majelis Sinode GKI tanggal 3-5 Desember 2014:

      3. Soal GKI Pengadilan Bogor “BaPos” Taman Yasmin

      Majelis Sinode menegaskan bahwa GKI Pengadilan Bogor Bakal Pos (BaPos) Taman Yasmin adalah bagian dari GKI yang tidak pernah kami tutup atau kami bubarkan, dan eksistensinya tetap dan akan terus kami pertahankan. Majelis Sinode juga akan tetap memperjuangkan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencabutan IMB GKI “Taman Yasmin” sebagai bagian dari perjuangan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah di negara Indonesia ini. Meskipun demikian Majelis Sinode akan memfasilitasi penyelesaian persoalan internal dengan meningkatkan komunikasi dan trust di dalam tubuh GKI termasuk dengan GKI Pengadilan Bogor “BaPos” Taman Yasmin. Majelis Sinode akan berjuang agar GKI sebagai tubuh Kristus harus makin menyatu dalam kasih saat menghadapi tantangan dan ancaman dari mana pun.

      Dan lagi, nona, perlu anda ketahui, GKI Yasmin menganut prinstip, bila TANGANMU menyebabkan engkau ke neraka, PENGGALLAH. Artinya, SELESAIKAN masalah bukan MELARIKAN dir dari masalah. MAsalah GKI Pengadilan adalah Anggota Majelis Jemaatnya, Itu sebabnya PENYELESAIAN GKI adalah mereka harus DIGEMBALAKAN setelah DITANGGALKAN jebatan penatuanya.

      • “Inilah salah satu Keputusan Persidangan Majelis Sinode GKI tanggal 3-5 Desember 2014:” – setahu saya tidak semua GKI menyebarkan hasil ini. temen2 saia kurang gaul nampaknya ya suhu?

        Dan lagi, nona, perlu anda ketahui, GKI Yasmin menganut prinstip, bila TANGANMU menyebabkan engkau ke neraka, PENGGALLAH. Artinya, SELESAIKAN masalah bukan MELARIKAN dir dari masalah. MAsalah GKI Pengadilan adalah Anggota Majelis Jemaatnya, Itu sebabnya PENYELESAIAN GKI adalah mereka harus DIGEMBALAKAN setelah DITANGGALKAN jebatan penatuanya.

        kalau GKI, penggembalaan itu siapa yang berwenang melakukan, suhu?
        lalu anggota mejlis jemat GKI Pengailan itu digembalakan atas pelanggaran apa?

        saya tanyakan ulang ya suhu hai hai, karena yang di bawah ini belum jadi pencerahan buat saya :

        4. Berdasarkan Laporan Perlawatan dan Rekomendasi positif BPMSW & BPMK maka Raker BPMSW pun membuat Keputusan Raker BPMSW Tentang Persetujuan Pembukaan Pos Jemaat
        5. Berdasarkan Keputusan Raker BPMSW Tentang Persetujuan Pembukaan Pos Jemaat maka BPMS pun menerbitkan Piagam Peresmian Pos Jemaat dan melantik Badan Pengurus Pos Jemaat dalam kebaktian peresmian Pos Jemaat yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat induk.

        – masalah perselisihan soal induk dan tidak ini, suhu hai hai, apakah butir ke 4 dan ke 5 dari poin2 diatas sudah terlaksana?
        – jika memang jemaat induk bisa lebih dari 1 jemaat, apakah tidak bisa gki yasmin (apapun bentuknya), mengajukan untuk pindah gereja induk saja? kalau dilihat dari fb gki yasmin, masih ada pendeta2 dari GKI lain yang nampaknya mau mengambil sikap yang berbeda dengan yang ditunjukkan GKI Pengadilan.

        • GKI Yasmin dan GKI pengadilan sepakat sejak awal agar GKI Pengadilan menjadi gereja induk. yang menjadi masalah di GKI Pengadilan adalah BEBERAPA OKNUM ANGGOTA Majelis Jemaat GKI Pengadilan. Itu sebabnya penyelesesaian masalah GKI pengadilan tersebut di atas adalah MEMBiNA alias menggembalakan oknum-oknum penatua GKI Pengadilan, bukannya mencari gereja induk lain.

          siapa yang berwenang menggembalakan anggota Majelis Jemaat GKI pengadilan? Majelis Sinode Wilayah GKI Jabar lewat BPMSW Jabar.

          GKI Yasmin didirikan sebagai BAKAL JEMAAT berdasarkan TAGER TALAK GKI Jabar pada tahun 2001. Itu sebabnya tidak mengikuti Tager Talak GKI tahun 2003. Kedua ayat di atas adalah isi TAger GKI tahun 2003 yang diperbaui dalam TAger Talak GKI tahun 2009.

          Apakah GKI Yasmin didirikan secara RESMI? jawabannya adalah BENAR. Kalau anda mau KONFIRMASIKAN saja keabsahan GKI Yasmin kepada BPMSW Jabar.

          • 1. siapa yang berwenang menggembalakan anggota Majelis Jemaat GKI pengadilan? Majelis Sinode Wilayah GKI Jabar lewat BPMSW Jabar.

            2. GKI Yasmin didirikan sebagai BAKAL JEMAAT berdasarkan TAGER TALAK GKI Jabar pada tahun 2001. Itu sebabnya tidak mengikuti Tager Talak GKI tahun 2003. Kedua ayat di atas adalah isi TAger GKI tahun 2003 yang diperbaui dalam TAger Talak GKI tahun 2009.

            3. Apakah GKI Yasmin didirikan secara RESMI? jawabannya adalah BENAR. Kalau anda mau KONFIRMASIKAN saja keabsahan GKI Yasmin kepada BPMSW Jabar.

            poin 1 cukup mencerahkan, suhu. xie xie

            poin 2. apakah sudah terlaksana, pendirian sebagai bakal jemaat? siapa yang melakukan? ada dokumentasi (dokumen tertulis mengenai akta pendirian Bakal Jemaat?

            poin 3, suhu sendiri sudah pernah melakukan konfirmasi pada BPMSW? karena pada 20 Desember 2014, juga muncul surat edaran BPMS mengenai penundaan pewartaan keputusan sidang sinode GKI terkait status BaPos Taman Yasmin. ini dikonfirmasikan lagi tidak?

            terima kasih suhu hai hai

            • Tager Talak GKI Jabar 1997 Pasal 45 ayat 3: Jika syarat-syarat tersebut (red: syarat-syarat Bakal Jemaat) sudah dipenuhi, maka Majelis Jemaat (red: induk) mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) untuk disahkan dalam Persidangan Majelis Klasis sebagai Bakal Jemaat GKI Jabar. Kemudian halnya dilaporkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.

              Jadi, ada tiga pihak yang memegang dokumentasi pembentukan Bakal Jemaat GKI Yasmin yaitu:

              1. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor
              2. Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Jakarta Selatan (?)
              3. Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jabar

              Saya tidak pernah melakukan KONFIRMASI, kepada ketiganya, juga tidak kepada GKI Yasmin tentang dokumennya. Kenapa demikian? Karena Keputusan PENGADILAN TUN dan selanjutnya adalah BUKTI bahwa keberadaan GKI Yasmin RESMI adanya. Sama seperti saya tidak pernah melakukan KONRIMASi kepada Walikota Bogor dan GKI Yasmin benarkah gereja YAsmin ada IMB-nya karena sudah ada Keputusan MA dan Rekomendasi Ombudsman RI.

              • – Karena Keputusan PENGADILAN TUN dan selanjutnya adalah BUKTI bahwa keberadaan GKI Yasmin RESMI adanya. Sama seperti saya tidak pernah melakukan KONRIMASi kepada Walikota Bogor dan GKI Yasmin benarkah gereja YAsmin ada IMB-nya karena sudah ada Keputusan MA dan Rekomendasi Ombudsman RI.

                maksudnya putusan nomor 127 PK/TUN/2009 yang ini suhu?

                Bahwa Gereja Kristen Indonesia (GKI ) Jalan
                Pengadilan Nomor 35 Bogor telah memperoleh Surat
                Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006
                tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan
                Bangunan, GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor ;

                – Tager Talak GKI Jabar 1997 Pasal 45 ayat 3: Jika syarat-syarat tersebut (red: syarat-syarat Bakal Jemaat) sudah dipenuhi, maka Majelis Jemaat (red: induk) mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) untuk disahkan dalam Persidangan Majelis Klasis sebagai Bakal Jemaat GKI Jabar. Kemudian halnya dilaporkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.

                Jadi, ada tiga pihak yang memegang dokumentasi pembentukan Bakal Jemaat GKI Yasmin yaitu:

                1. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor
                2. Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Jakarta Selatan (?)
                3. Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jabar

                sementara yang ini belum ada bukti dokumentasi yang tertulis demikian nampaknya?

                xie xie

                • Seperti saya bilang sebelumnya. sebaiknya anda hubungi NARA SUMBER anda untuk mempelajari Tager Talak GKI untuk mendapatkan pengetahuan tentang STATUS Hukum Pos Jemaat dan Bakal Jemaat GKI. Setelah anda paham, maka tidak sulit untuk mengerti apa yang anda tulis di atas. Di samping itu, bila anda perlu konfirmasi sebaiknya lakukan saja. jangan-ragu-ragu nak.

                  • Tager Talak GKI Jabar 1997 Pasal 45 ayat 3: Jika syarat-syarat tersebut (red: syarat-syarat Bakal Jemaat) sudah dipenuhi, maka Majelis Jemaat (red: induk) mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) untuk disahkan dalam Persidangan Majelis Klasis sebagai Bakal Jemaat GKI Jabar. Kemudian halnya dilaporkan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode.

                    Jadi, ada tiga pihak yang memegang dokumentasi pembentukan Bakal Jemaat GKI Yasmin yaitu:

                    1. Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor
                    2. Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Jakarta Selatan (?)
                    3. Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jabar

                    Saya tidak pernah melakukan KONFIRMASI, kepada ketiganya, juga tidak kepada GKI Yasmin tentang dokumennya. Kenapa demikian? Karena Keputusan PENGADILAN TUN dan selanjutnya adalah BUKTI bahwa keberadaan GKI Yasmin RESMI adanya. Sama seperti saya tidak pernah melakukan KONRIMASi kepada Walikota Bogor dan GKI Yasmin benarkah gereja YAsmin ada IMB-nya karena sudah ada Keputusan MA dan Rekomendasi Ombudsman RI.

                    terima kasih untuk penjelasan suhu bahwa sebagai pemilik blog yang menulis mengenai status hukum tanpa konfirmasi.

                    hatur salam untuk semua petunjuk suhu hai hai..

  4. Secara hukum ente lemah, sekarang ente cuma bisa ngandalin Ombudsman.
    Ombudsman lapor ke presiden, presiden ke mendagri, mendagri ke Bima arya, lalu balik lagi ke Mendagri, lalu ke presiden lagi, terus aja begitu.
    Jauh lebih Kuat Fatwa MA 1 Juni 2011 Poin 5 (poin terakhir) , kalo merasa dirugikan karena dicabut IMB nya, Gugat.
    Kalo tidak mengGugat, berarti menerima IMB dicabut.
    siapapun sekali baca fatwa MA pasti mengerti, cuma kelompok ente aja yang plintat-plintut nggak jelas ..

    • Kisanak, Ombudsman MENGELUARKAN REKOMENDASI WAJIB yang HARUS ditaati oleh Walikota Bogor dan Presiden sebagai atasan Walikota alias sebagai kepala NEGARA. Janga MENYEBAR FITNAH Ombudsman LAPOR presiden ah. Ha ha ha ha ha ha …

      GKI Yasmin SANGGUP menanggung kerugiannya itu sebabnya tidak MENUNTUT Walikota ke pengadilan. Di samping itu, Walikota Bogor yang MEMBANGKANG keputusan MA dan MENGaBAIKAN kewajiban HUKUM dan Melawan HUKUM (menurut Ombudsman RI) tidak mungkin MENAATI kalau ada keputusna pengadilan lagi. Dengan kata lain, Selama Walikota BEBAL membangkang keputusan MA, mustahil dia BERITIKAD baik untuk MENAATI keputusan hukum untuk GANTI rugi kepada GKI Yasmin. Itu sebanya GKI yasmin tidak mengajukan TUNTUTAN GANTI RUGI.

      • 1. Jauh lebih Kuat Fatwa MA 1 Juni 2011 Poin 5 (poin terakhir) , kalo merasa dirugikan karena dicabut IMB nya, Gugat.
        Kalo tidak mengGugat, berarti menerima IMB dicabut.

        mana yang bener nih suhu? tidak menggugat ulang atas dasar kerugian (materiil) saja?
        lantas status sah IMBnya begaimana?

        tapi untuk hal ini memang harus Bima DAN MA sekalian yang berbicara, mereka yang berpekara (pengertian yang berseberangan).

        2. Kisanak, Ombudsman MENGELUARKAN REKOMENDASI WAJIB yang HARUS ditaati oleh Walikota Bogor dan Presiden sebagai atasan Walikota alias sebagai kepala NEGARA.

        lalu soal ombudsman, rekomendasi wajib ini kalau tidak ditaati bagaimana proseduralnya thd walikota?
        sebagai badan, dia berbeda wewenang dengan MA bukan?

          • saya justru butuh menyamakan bagaimana pengertian suhu hai-hai mengenai hal ini.

            UU no.37 tahun 2008

            BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
            Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas
            Pasal 6 Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
            Pasal 7
            Ombudsman bertugas:
            a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
            b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
            c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
            d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
            e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
            f. membangun jaringan kerja;
            g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
            h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

            Pasal 8 (1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:
            a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
            b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
            c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
            d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
            e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
            f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
            g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

            (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:
            a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
            b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

            penjelasan umum poin I paragraf terakhir :
            Untuk menegakkan Undang-Undang ini diatur mengenai pemberian sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif diberlakukan bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.

            – bab 4 pasal 8 ayat 2 butir (b) UU tsb mengatur mengenai peryataan suhu ini : Janga MENYEBAR FITNAH Ombudsman LAPOR presiden ah. Ha ha ha ha ha ha …
            – sanksi administratif, siapa yang harusnya menjatuhkan?

            • silahkan cari tahu SIAPA yang HARUS menjadikan SANKSI Administratif kepada Walikota Bogor yang kekeh jumekeh tidak mau melaknakan rekomendasi Ombuedsman RI. KEPALA NEGARA pernah memberi sangsi Administratif kepada Bupati Garut atas rekomendasi DPRD Garut.

              • – KEPALA NEGARA pernah memberi sangsi Administratif kepada Bupati Garut atas rekomendasi DPRD Garut.

                apakah ini terkait dengan pelaporan via ombudsman? tidak,
                hal tsb terkait dengan MA, DPRD Garut dan Kepala Negara.

                – silahkan cari tahu SIAPA yang HARUS menjadikan SANKSI Administratif kepada Walikota Bogor yang kekeh jumekeh tidak mau melaknakan rekomendasi Ombuedsman RI.
                di UU mengenai obdudsman tidak ada, maka saya bertanya.
                jika statement suhu demikian, ada 2 alternatif yang muncul,
                1. suhu tahu tapi tidak mau menjawab (entah dengan alasan apa).
                2. suhu tidak bisa menekan utk menjalankan kewenangan obudsman tsb kepada pihak yang seharusnya menjatuhkan sanksi

                • Sebaiknya anda bertanya kepada Ombudsman saja biar dapat jawaban yang GAMBLANG, siapa yang HARUS menjatuhkan sangsi kepada Walikota Bogor? Kalau tidak mungkin anda harus mempelajari kembali tentang OMBUDSMAN lalu berandai-andai bila masalah bupati garut itu dilaporkan ke Ombudsman, jadinya gimana? atau anda pelajari hukum Tata negara sehingga tahu apa itu SANGSI Administrasi dan SIAPA yang berwenang memberi sangsi Administrasi kepada Walikota dan Gubernur?

  5. What ? Masih Lanjut diskusinya ???

    Gebleg.

    Nih, ada surat dari Majelis Jemaat GKI, Tanggal 15 Januari 2015.
    di poin 19, 20, dan 21,
    Menyatakan GKI Yasmin SUDAH TIDAK ADA.
    dan Semua Jemaat dikembalikan ke GKI Pengadilan !!
    ente orang mana sih bengcu ?

    he bengcu, otak lo dimana seehhh..
    Guoblog bener.
    dasar kantong kentut.

  6. Udahlah, dari pada pusing-pusing, ente bikin novel porno aja sono, biar dipuja-puja pelaku porno.
    Ngomongin Bima Arya segala,
    Internal Jemaat sendiri saja masih berantakan begitu, ente bener-bener kelihatan dungu plus dongo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s